Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi terkait kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (Jabar).
“Ini sudah menjadi atensi nasional, meski di satu sisi ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasi soal itu (Ponpes Al Zaytun, red), kita berharap sama-sama menjaga kondusivitas daerah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi saat ditemui di Kantor DPRD NTB pada Kamis (6/7/2023).
Ia mengatakan kalau pun ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tentu disampaikan dengan tetap mengedepankan kondusivitas wilayah, karena bagaimanapun kondusivitas daerah paling utama.
“Tentu aspirasi kita harus kawal bersama, mari kita ciptakan suasana tenang, nyaman dan aman apalagi di tahun politik kita menjaga momentum kebangkitan ekonomi ini,” katanya.
Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB awasi masuknya ajaran dari alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat (Jabar) yang masuk wilayah itu.
Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ruslan Abdul Gani, mengatakan pemantauan terus di intensifkan jajaran pemerintah provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB. Hanya saja, hingga kini belum ditemukan adanya ajaran atau aliran sesat dari Ponpes Al Zaytun masuk ke wilayah itu.
“Beberapa tahun lalu, ada putra-putri kita dari NTB yang sekolah di sana. Pasti kita awasi, pergerakan ke NTB sudah kita antisipasi. Jangan sampai hal serupa ada di NTB. Tapi saya tegaskan tidak ada aliran atau ajaran sesat di NTB,” ujarnya.
Ruslan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengantisipasi munculnya ajaran atau aliran sesat keagamaan. Sehingga ketika ada gejala-gejala atau permasalahan yang terkait keagamaan segera di atensi.
Terlebih, lanjutnya, jejaring yang ada akan lebih dimasifkan agar sebelum muncul ke permukaan dapat dilakukan deteksi.
“Ada deteksi dini, diantisipasi semuanya. Tapi Alhamdulillah tidak ada gejala di NTB. Walaupun ada informasi-informasi terkait dengan adanya penyimpangan terkait ajaran yang seharusnya, cepat diketahui. Alhamdulillah tidak berkembang, tidak muncul,” katanya.
Terkait jumlah alumni Ponpes Al Zaytun yang berasal dari NTB. Ruslan menyebutkan, bahwa pihaknya belum memiliki angka pastinya.
Namun, pihaknya sedang melakukan pemantauan di lapangan. Mengantisipasi ajaran sesat di NTB, pada bulan Juni pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi di Kejaksaan Tinggi NTB.
“Walaupun ada gejala-gejala, kami difasilitasi pertemuan di kejaksaan satu bulan yang lalu terkait antisipasi permasalahan aliran sesat. Alhamdulillah, tidak ada sesuai data terakhir saya mengikuti pertemuan di kejaksaan,” katanya.
