”Sebagai pejabat eselon II, Ahsanul telah memberikan pembelajaran yang tidak baik. Sebab, semua masyarakat, seluruh warga, boleh menjadi apa saja di Republik ini selama tidak dicabut hak politiknya entah dia Suku Sasak, Suku Samawa, Suku Mbojo, ataupun warga negara Indonesia lainnya,” tandas Rachmat.
Karena itu, politisi berambut perak ini juga mendesak agar Bawaslu juga turun tangan. Ahsanul disebutnya harus diperiksa. Termasuk pejabat lain di Pemprov NTB yang memiliki indikasi yang sama yang terlibat politik praktis.
Ditegaskannya, tidak hanya di tahun politik seperti saat ini, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat harusnya tidak mendapat tempat. Pun pejabat-pejabat yang merupakan abdi negara yang terlibat politik praktis juga sudah sepatutnya ditindak tegas, bukan justru sebaliknya diberi panggung.
”Politik itu bermartabat. Tidak bisa meraih segala sesuatu dengan segala cara. Nggak boleh begitu. Pasti setiap orang Sasak yang mendengar apa yang disampaikan dalam potongan video itu juga berpotensi tersinggung,” tandas Rachmat.
Dirinya pun mempertanyakan, apa kapasitas Ahsanul untuk menyampaikan hal tersebut. Ketika pun dalam kapasitas mewakili Gubernur, atau mewakili Sekda, dimana dirinya mendapat penugasan secara resmi, jelas yang disampaikan Ahsanul sudah sangat-sangat offside. Kalau pun hendak bercanda, dinilainya sangat tidak sensitif dan tidak pada tempatnya.
”Ini sama saja, mau masuk surga tapi menohok teman sendiri. Masuk surga harus dengan mulus. Harus dengan iman dan perilaku yang baik,” tandas Rachmat.
Ditegaskannya, dirinya akan terus mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah untuk terus menindak tegas ASN yang berpolitik praktis tersebut. Sebab, perilaku politik praktis dari para pejabat, justru bisa menjadi kampanye negatif yang malah bisa mendiskreditkan gubernur.
