TGH Najam misalnya memberi contoh proyek irigasi tetes di Lombok Utara dan Sumbawa yang menelan anggaran hingga Rp 25 miliar. Namun, proyek tersebut tidak berhasil.
Atau ada proyek percepatan jalan dimana ada anggaran miliaran untuk pembangunan jalan Batu Rotok di Sumbawa, yang mana jalan tersebut bukanlah jalan provinsi sehingga Pemprov NTB membelanjakan anggaran untuk yang bukan kewenangannya.
Atau ada anggaran belasan miliar untuk untuk program Zero Waste dengan dana belasan miliar. Urusan sampah, sama sekali bukanlah urusan Pemprov NTB, melainkan menjadi urusan wajib kabupaten/kota. Ada juga program beasiswa yang menelan anggaran puluhan miliar. Juga bukan urusan Pemerintah Provinsi. Apalagi terdapat sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait program ini.
