Mataram – Kelompok kontraktor di Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana akan melakukan kemah (camping) di Kantor Gubernur NTB dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan sebagai aksi simbolik untuk membuka mata pemprov NTB yang tak kunjung membayar utang proyek yang telah mereka rampungkan pada 2022 silam.
Sebelumnya, perwakilan kontraktor NTB juga telah melakukan aksi berani dengan berusaha menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB di Pendoponya di Mataram pada Rabu (3/5/2023).
Ahyar mengeklaim, aksi kemah itu akan diikuti ratusan orang.
Pada Kamis (4/5/2023) kumpulan kontraktor melakukan pertemuan di salah satu cafe di Mataram. Mereka makin serius menghimpun solidaritas untuk sesama kontraktor yang proyeknya belum jua dibayar oleh pemprov NTB.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan kontraktor dari beberapa kabupaten/kota di NTB. Seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, hingga Kota Mataram. Mereka berhimpun menyusun sejumlah strategi lanjutan agar pemprov NTB segera membayar utang kepada mereka.
Salah satu poin yang mereka sepakati adalah akan melakukan kemah (camping) di halaman Kantor Gubernur NTB.
“Para kontraktor yang terzalimi ini menuntut agar segara hak mereka dari pekerjaan yang belum terbayar di tahun 2022. Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, para kontraktor dan buruh bangunan akan berkemah di Kantor Gubernur NTB,” kata Ahyar, perwakilan kontraktor asal Kota Mataram.
Ahyar mengaku, aksi pihaknya telah berada pada titik nadir penantian. Selama ini pemprov NTB, kata Ahyar tak pernah memberikan kepastian ihwal kapan akan membayar kewajiban kepada kontraktor.
Ahyar berujar, hal yang terjadi malah sebaliknya. Pemprov NTB diakuinya terkesan memandang sebelah mata para kontraktor.
Senada dengan Ahyar, kontraktor asal Lombok Timur Fathurrahman mengaku pihaknya akan terus menunjukkan sikap-sikap protes. Hal itu semata-mata mereka lakukan sebagai sikap tegas terhadap sikap pemprov NTB.
Selain kemah di Kantor Gubernur NTB, Fathurrahman menerangkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan langkah lain. Jika tuntutan tetap tak digubris, mereka akan menyegel kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Langkah berikutnya kami para kontraktor akan menyegel kantor BPKAD,” ucap Fathurrahaman dengan tegas.
Di tempat yang sama, Ahmad Amrullah kontraktor asal Lombok Barat mengkritisi alibi yang selama ini sering disampaikan pihak pemprov NTB. Terutama berkaitan dengan musabab belum terbayarnya proyek tersebut.
Alasan adanya wabah COVID-19 dan bencana alam dinilainya sudah tidak berterima. Jika covid-19 jadi alasan, mengapa event internasional seperti Motor Cross Grand Prix (MXGP) tetap ngotot dilaksanakan.
“Kami menyayangkan pernyataan gubernur yang menyebut covid sebagai kambing hitam. Kalau alasannya covid, kok event-event internaisonal di NTB seperti MXGP tetap jalan? Coba uang itu dipakai bayar utang,” bebernya.
Kemudian pernyataan gubernur NTB yang menyebut ada muatan politis di balik protes para kontraktor juga dibantah mentah-mentah oleh Amrullah.
