Perisainews.com – Meidiantoni, ASN Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, menarik kembali empat permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023).
Keempat permohonan tersebut adalah Perkara Nomor 109/PUU-XXI/2023 yang menguji UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Perkara Nomor 111/PUU-XXI/2023 yang menguji UUD 1945; Perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023 yang menguji UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; serta Perkara Nomor 119/PUU-XXI/2023 yang menguji UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Salah satu permohonan yang ditarik kembali adalah Perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023 yang menguji UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa MK telah menerima permohonan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2023. Kemudian, MK juga telah menerima surat penarikan/pencabutan permohonan pada tanggal 2 Oktober 2023. Pada hari yang sama, MK mengadakan Sidang Panel untuk mengonfirmasi penarikan permohonan dari Pemohon. Majelis Hakim Panel mendapatkan konfirmasi dari Pemohon bahwa ia benar-benar menarik kembali permohonannya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, hal ini berarti permohonan tidak dapat diajukan lagi. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 memutuskan bahwa pencabutan permohonan tersebut sah secara hukum dan Pemohon tidak dapat mengulang permohonannya.
