Provinsi juga mengaku belum mendapatkan kendala apa-apa. Wahid menegaskan yang dibutuhkan kejelasannya oleh penyelanggara Pilkada itu nominal dana sharing.
“Harapan penyelenggara itu mininal sudah diputuskan soal besaran sharing itu. Sudah ada itu dan masuk di APBD Perubahan di semua daerah,” jelasnya.
Pemprov menargetkan semua proses tersebut selesai tepat waktu. Yang terpenting, lanjutnya bagaimana pemerintah bisa menyiapkan alokasi 40 persen di APBD P tahun ini.
“Target kita bahwa ini harus masuk di perubahan. Sesuai surat edaran kementerian kita upayakan 40 persen kita bayar di 2023. Sebab pola pembiyaannya 40-60 persen,” pungkasnya.
