Mataram – Sejak diluncurkan tahun 2020 lalu jumlah peserta program prakerja di seluruh wilayah Indonesia tembus 17,6 juta peserta. Dari 17,6 juta peserta sebanyak 40 persen belum mendapatkan pekerjaan hingga tahun 2023.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P. Purbasari mengatakan sejak diluncurkan program kartu Prakerja pada bulan April 2020 lalu telah menghabiskan anggaran Negera sebesar Rp 63 triliun.
Seluruh peserta yang mendaftar dari 514 kabupaten kota di Indonesia mulai gelombang 1 hingga gelombang ke 60.
“Peserta belum pernah mengikuti
pelatihan bersertifikat sebanyak 51 persen perempuan dan peserta Prakerja tinggal di pedesaan tembus 64 persen,” kata Denni saat Temu Alumni Prakerja di Mataram, Sabtu (2/9/2023).
Menurut Denni, selama pandemi COVID-19 itu rata-rata anggaran prakerja yang diberikan oleh Kementerian Perekonomian sebesar Rp 20 triliun kepada 5 juta peserta.
Selama program prakerja periode pandemi COVID-19, satu penerima mendapatkan saldo anggaran 1 juta rupiah untuk memberikan program pelatihan. Dalam satu kali pelatihan, penerima mendapatkan 600 ribu selama 4 bulan.
“Jadi pada masa pandemi itu satu orang sudah mendapatkan paket sebesar Rp 3,5 juta. Insentif pasca pelatihan sebesar 2,5 juta dan anggaran pelatihan sebesar Rp 2 juta,” katanya.
Ada pun pada nomenklatur prakerja tahun 2023 atau gelombang ke 60 seluruh peserta akan mendapatkan pagu anggaran sebesar 4,2 juta. Untuk pagu anggaran pelatihan tembus 3,5 juta dan insentif diberikan kepada penerima sebesar Rp 700 ribu.
“Karena COVID-19 sudah selesai skemanya berbeda. Misalnya ada sisa anggaran. Kemana uang itu? Kita tarik semuanya ke kas Negara. Sesuai dengan Permen Perekonomian dan Keuangan,” katanya.
Denni menyebutkan biaya operasional program prakerja selama 4 tahun sebesar 0,5 persen dari total anggaran sebesar Rp 63 T.
“Tahun ini diberikan anggaran 4,6 T untuk 1 juta penerima prakerja. Jadi Kalau mau korupsi ya jangan pakai jalan digital. Ini transaksinya kelihatan. Program ini sudah diaudit oleh KPK dan BPKP selama 2 tahun berturut-turut,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan total penerima program prakerja di NTB selama 4 tahun tembus 389 ribu penerima.
“Kita bersyukur dengan adanya program Prakerja. Sehingga alumni Prakerja bisa menyasar pekerjaan formal,” kata Gede.
Saat ini jumlah angkatan kerja di NTB tembus 28,9 persen atau 80.250 orang. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 42 persen lulusan SMP ke bawah. Sedangkan, jumlah lapangan pekerjaan di NTB yang sudah mengisi wajib lapor ketenagakerjaan itu sekitar 12 ribu perusahaan.
“Dari 12 ribu itu 9 ribu perusahaan mikro,” katanya.
Di sisi lain, dari 12 perusahaan itu sebanyak 726 perusahaan menengah dan 500 perusahaan besar yang tersebar di NTB.
“Jadi 76 persen pekerja kita di NTB rentan, seperti buruh, ojek, nelayan. Pekerja formal kita jumlahnya 576 ribu dan 9 ribu pekerja informal,” katanya.
Maka dari itu masyarakat NTB diminta agar memanfaatkan program Prakerja untuk meningkatkan kapasitas pekerja di NTB. “Kita minta ikuti pelatihan Prakerja untuk bisa bersaing di dalam dunia kerja,” pungkas Gede.
