Jakarta, Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam memerangi penyebaran hoaks dan disinformasi. Pendekatan masif diprioritaskan sebagai langkah strategis untuk membangun ketahanan digital nasional yang kuat. Inisiatif ini menandakan komitmen pemerintah untuk melindungi ruang digital dari konten berbahaya dan memastikan akurasi informasi yang beredar di masyarakat.
Kolaborasi Lintas Sektoral Kunci Penanganan Disinformasi
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa penanganan disinformasi dilakukan secara proporsional, berbasis bukti, dan melalui kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan. Ia menyebutkan bahwa industri pers nasional merupakan pilar demokrasi yang vital dalam upaya ini. “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah telah memprioritaskan pendekatan masif untuk mengatasi disinformasi,” ujar Wamenkomdigi dalam keterangannya terkait FEALAC Journalist Dialogue 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/5). Nezar melanjutkan, “Presiden menyerukan peningkatan ketahanan digital, kolaborasi lintas sektoral, dan penguatan komunikasi publik untuk memastikan bahwa kebohongan tidak mendikte wacana nasional kita.” Pernyataan ini menunjukkan visi pemerintah yang holistik dalam menghadapi ancaman disinformasi.
Reformasi Regulasi dan Sistem Peringatan Dini untuk Integritas Informasi
Menurut Nezar, Pemerintah tidak hanya fokus pada kolaborasi, namun juga menerapkan langkah-langkah konkret dalam reformasi regulasi dan sistem peringatan dini. Upaya ini diperkuat dengan kemitraan bersama masyarakat sipil untuk memantau dan menanggulangi konten berbahaya di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga telah memperluas upaya penguatan integritas informasi melalui berbagai program strategis.
“Kami menerapkan agenda strategis berfokus pada media, kampanye literasi, kolaborasi dengan platform teknologi, dan pengembangan kapasitas bagi jurnalis lokal,” jelas Nezar. Ia menambahkan, “Kami tengah mengembangkan pekerjaan deteksi yang lebih cerdas, mempromosikan dialog lintas batas, dan mengintegrasikan inisiatif pemeriksaan fakta ke dalam saluran layanan publik.” Inisiatif ini menunjukkan pendekatan multi-dimensi Kemkomdigi dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya.
Kerja Sama Regional Perkuat Pertahanan Terhadap Berita Palsu
Wamenkomdigi juga mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan negara-negara ASEAN telah menghasilkan pedoman pengelolaan informasi pemerintah dalam memerangi berita palsu dan disinformasi di media. “Pedoman ini merupakan bukti kerja sama dan aliansi yang solid dalam memerangi berita bohong di media,” tegas Nezar. “Semangat inilah yang saya harap dapat kita terapkan dalam dialog ini.”
Pernyataan ini disampaikan Nezar dalam diskusi bertema “Bridging Perspectives: The Role of Media in Navigating Truth and Disinformation” pada FEALAC Journalist Dialogue 2025. Ia menyoroti risiko global dari produksi dan distribusi konten disinformasi, menekankan pentingnya respons yang bermakna terhadap tantangan ini. “Perlu respons yang bermakna terhadap tantangan global, di mana kolaborasi berperan untuk menegakkan peran jurnalis dalam menjaga kebenaran informasi,” tandasnya.
FEALAC Journalist Dialogue 2025: Forum Penting Kolaborasi Jurnalis
Ini merupakan wujud kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Luar Negeri. Acara ini menjadi kegiatan lanjutan dari the 22nd FEALAC Journalists’ Visit Program (JVP) 2025 yang sebelumnya diselenggarakan di Singapura pada 13-16 Mei 2025. Forum kali ini melibatkan sepuluh jurnalis dari enam negara anggota FEALAC, yaitu Argentina, Chili, Guatemala, Kolombia, Peru, dan Uruguay. Dialog ini diharapkan dapat memperkuat jaringan jurnalisme internasional dalam menghadapi tantangan disinformasi global.
Melalui pendekatan yang masif, kolaborasi lintas sektoral, reformasi regulasi, dan kerja sama regional, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun ketahanan digital yang kokoh dan melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks dan disinformasi.
