Jakarta, Pemerintah Indonesia bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) hari ini kembali menegaskan komitmen mereka terhadap diplomasi kemanusiaan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Annual Briefing Session 2025 yang berlangsung di Jakarta, sebuah forum strategis untuk memperkuat kerja sama internasional berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, dan universalitas.
Mempererat Kemitraan Strategis dalam Isu Kemanusiaan
Pertemuan tahunan ini, menurut Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI, Robianto, adalah ajang krusial untuk memperkuat kemitraan bilateral dalam promosi dan implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta berbagai isu kemanusiaan lainnya. “Kami berharap hasil dari sesi tahunan ini dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret dan strategis antara Indonesia dan ICRC dalam menghadapi tantangan kemanusiaan ke depan,” ujar Robianto dalam keterangan resminya, Rabu (21/5/2025).
Sesi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mengevaluasi kerja sama yang telah berjalan, tetapi juga menjadi forum penting bagi ICRC untuk memaparkan rencana kerja mereka di Indonesia untuk tahun 2025. Di sisi lain, para pemangku kepentingan dari berbagai instansi pemerintah Indonesia juga berkesempatan untuk menyampaikan masukan dan pandangan mereka, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kebutuhan dan prioritas nasional.
Peran ICRC dan Komitmen Indonesia terhadap HHI
Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, Vincent Ochilet, dalam kesempatan tersebut, menggarisbawahi peran fundamental ICRC sebagai organisasi yang netral dan mandiri. Keberadaan dan operasi ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya. Ochilet menjelaskan bahwa misi utama ICRC adalah memastikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi individu-individu yang terdampak konflik bersenjata. “Kami juga terus mempromosikan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional serta implementasinya di berbagai negara,” tegas Ochilet.
Lebih lanjut, Ochilet juga menyampaikan rencana ICRC untuk menyelenggarakan diskusi meja bundar (roundtable discussion) dengan Sekretariat ASEAN pada tahun ini. Inisiatif ini bertujuan untuk membahas isu-isu global yang berkaitan erat dengan HHI, menunjukkan komitmen ICRC untuk bekerja sama tidak hanya dalam skala bilateral tetapi juga regional.
Revitalisasi Komite Nasional HHI dan Inovasi Kerja Sama
Dari pihak Kementerian Luar Negeri RI, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Tri Tharyat, mengungkapkan harapannya agar diplomasi kemanusiaan Indonesia dapat terus berkembang melalui kerja sama yang erat dengan ICRC. Sebagai salah satu pihak dalam Konvensi Jenewa, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mendorong penghormatan terhadap HHI, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama regional dan multilateral.
Tri Tharyat juga menyoroti urgensi revitalisasi Komite Nasional HHI di Indonesia. Selain itu, ia menekankan pentingnya eksplorasi bentuk-bentuk kerja sama baru dengan ICRC, termasuk inovasi dan penguatan kemitraan segitiga antara Indonesia, negara sahabat, dan ICRC. Ide-ide inovatif ini diharapkan dapat membuka peluang baru untuk penanganan isu-isu kemanusiaan yang semakin kompleks di masa depan.
Partisipasi Lintas Sektor sebagai Kekuatan
Kegiatan Annual Briefing Session 2025 ini turut dihadiri oleh berbagai instansi strategis dari pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah Kemenko Bidang Politik dan Keamanan RI, Kementerian Hukum RI, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara RI, Badan Keamanan Laut RI, Komnas HAM RI, dan Palang Merah Indonesia. Kehadiran representatif dari beragam sektor ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun kerja sama yang lebih inklusif dan terstruktur di bidang kemanusiaan, menciptakan sinergi yang kuat untuk menghadapi tantangan global.
