Jilbab Ijo menegaskan, pemerintah provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil. Sehingga jangan sampai ada ironi, di tengah kekayaan bahari terdapat kantung kemiskinan di masyarakat pesisir dan pulau kecil.
“Di saat saya menjabat Wakil Gubernur, masalah kemiskinan di pesisir dan pulau kecil juga menjadi perhatian. Kita mencoba mengelaborasikan percepatan Posyandu Terpadu atau posyandu keluarga di Desa dan Kelurahan Pesisir, ada juga sentuhan pembinaan untuk UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata. Namun itu semua belum cukup, ke depan Rohmi Firin akan lebih mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil,” katanya.
Ummi Rohmi menambahkan, saat ini dari sekitar 1.150 jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di NTB, hanya sekitar 93 desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori desa dan kelurahan pesisir.
Menurutnya bukanlah hal yang sulit untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di 93 desa dan kelurahan tersebut, asalkan ada good will dari pemimpin.
“APBD kita pasti cukup, tinggal ada good will atau tidak untuk berpihak kepada sektor bahari, perikanan dan kelautan kita, dan Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat,” tegas Ummi Rohmi.
Cucu Perempuan Pertama Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini mengaku merasa sedih jika masih ada ironi kekayaan bahari dan kemiskinan pesisir.
Menurut Ummi Rohmi, data komoditas ekspor NTB yang tercatat di BPS menyebutkan kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar adalah Ikan dan Udang yang hampir mencapai 57,63 persen dari total komoditas ekspor NTB.
“Ikan dan udang kita dieskpor ke negara tujuan Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan Taiwan. Nilainya sangat besar, namun mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera??. PR inilah yang akan Rohmi Firin selesaikan jika InshaaAllah kami terpilih memimpin NTB,” katanya.
Lebih jauh, Ummi Rohmi, selain kolaborasi dengan Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, pengembangan sektor perikanan da kelautan juga perlu dikolaborasikan dengan Provinsi lain. Utamanya Provinsi yang termasuk dalam kategori Provinsi Kepulauan.
Seperti diketahui, Provinsi NTB termasuk sebagai salah satu dari 8 Provinsi di Indonesia yang dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan, selain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Delapan Provinsi ini sudah membentuk Badan Kerja Sama (BKS Provinsi Kepulauan) yang saat ini terus mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan oleh DPR RI.
“Sebagai bagian dari BKS Provinsi Kepulauan tentu NTB juga akan berperan aktif dan terus menjalin komunikasi kerjasama dengan Provinsi lainnya,” katanya.
Ummi Rohmi mencontohkan, proyek pemerintah pusat yakni Kampung Lobster di Teluk Jukung, Desa Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Kawasan ekonomi terpadu yang diresmikan KKP pada pertengahan 2022 silam, saat ini terkesan kurang maksimal berjalan. Padahal jika bisa dikelola dengan baik akan luar biasa manfaat ekonominya.
