Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan pembinaan bahaya paham Radikalisme ke sejumlah wilayah di Provinsi NTB.
Hal itu buntut adanya dugaan satu orang aparatur sipil negara (ASN) terlibat jaringan terorisme pasca ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri pada Senin siang (23/10/2023) kemarin.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB Ruslan Abdul Gani memberikan pembinaan kepada seluruh masyarakat terkait bahaya jaringan radikalisme untuk warga NTB.
“Tidak ada yang ASN tidak ada. Tidak ada pegawai negeri sipil tidak ada insyaallah tidak ada,” kata Ruslan ditemui di Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/10/2023).
Ruslan pun belum mendapatkan kabar pasti adanya ASN yang bekerja di salah satu Rumah Sakit di NTB yang ditangkap tim Densus 88.
“Kita pastikan tidak ada ASN tidak ada, yakin saja tidak ada. Tapi kita akan dalami. Sampai hari ini belum ada laporan,” ujarnya.
Menurut Ruslan dari tiga orang warga yang diamankan Tim Densus 88 di Desa Rumak inisial W, R dan M merupakan warga luar NTB yang datang kemudian tinggal di NTB.
“Sebenarnya sudah selesai kita soal paham radikal ini. Dia terkontaminasi dari luar,” katanya.
Menurut Ruslan paham radikalisme yang dipelajari oleh segelintir masyarakat yang didapat dari luar.
“Akar masalahnya ya jangan mau diterima mentah-mentah paham itu. Tidak ada satu aturan berlaku untuk diri sendiri di Indonesia, aturan itu berlaku untuk semua,” ujarnya.
Dari penelurusan pemerintah NTB kata Ruslan belum ada sekolah atau pondok pesantren yang aktif mengajarkan paham radikal. Mulai dari Lombok Barat, Lombok Timur hingga ke Kabupaten Bima di pulau Sumbawa.
“Hasil pemetaan kami mulai dari Lombok Timur sampai ke Sumbawa Barat, Bima dan Dompu itu hanya segelintir orang saja. Kemudian diekspos,” katanya.
Enam orang yang diamankan Tim Densus 88 selama bulan Oktober 2023 ini akan coba dilakukan pendekatan dengan meminta BNPT untuk aktif melakukan sosialisasi terkait bahaya paham radikal dan terorisme ke sejumlah wilayah NTB.
“Kami tetap atensi bersama TNI Polri dan BNPT akan turun juga ke Lombok Timur sosialisasi mana yang kiranya ada paham radikal itu. Tapi, saya pastikan sudah tidak ada lagi paham radikal itu. Sudah selesai. Falsafah hidup kita Pancasila tidak ada lagi paham radikal,” tegasnya.
Untuk menekan adanya paham radikalisme di tengah masyarakat, Ruslan meminta kepada seluruh masyarakat NTB untuk tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memiliki program sendiri.
“Nah itu. Akan kita melakukan pendekatan ekonomi sosial budaya semua aspek. Nanti aparat pemerintah akan masuk ke daerah-daerah yang dianggap tempatnya cocok untuk berbicara paham-paham radikal,” ujarnya.
