Mataram – Politisi Partai Keadilan Sejahtera NTB Karman menolak rencana Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) mengontrol semua tempat ibadah atas maraknya isu radikalisme.
Ketua Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) itu menyebut usulan untuk mengawasi masjid kerapkali berisi kritik kepada pemerintah, mestinya tidak digeneralisir.
“Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian ideologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya,” ujar Karman Jumat 8 September 2023.
Bacaleg DPR RI dari PKS untuk Dapil NTB II Pulau Lombok, ini mengaku sepakat bahwa radikalisme dan terorisme harus diawan dan diberantas di Indonesia.
Namun hendaknya tidak dengan mengawasi atau mengontrol tempat ibadah. Menurut dia, ada banyak contoh masjid-masjid yang mencerdaskan ummat. Melakukan pemberdayaan ummat.
“Masjid-masjid Itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah. Yaitu mendidik ummat. Ingat, masjid-masjid kita rata-rata swadaya. Dibangun dan dikelola menggunakan swadaya masyarakat. Jadi saran saya, bukan pengawasan yang diperlukan, melainkan pembinaan,” tukasnya.
Saat ini kata Karman merupakan momentum tepat supaya Pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid.
“Bantu ummat membangun dan mengelola masjid. Sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita,” katanya.
Menurutnya, dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan masjid bisa menjadi ujung tombak melawan dan memerangi radikalisme.
“Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita harus dilawan. Dan itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah,” tegas Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 2013-2017.
Sebelumnya diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Ide ini disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 4 September lalu. Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
“Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu,” ujar politikus PDIP itu.
BNPT menanggapi. “Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme,” kata Rycko Amelza Dahniel dalam rapat.
