Jakarta, Presiden Jokowi hari ini menyambut Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi, di Istana Merdeka. Pertemuan ini menghasilkan diskusi substansial mengenai penguatan kerja sama ekonomi dan penanganan situasi di Timur Tengah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Presiden Jokowi menekankan pentingnya hubungan ekonomi yang seimbang antara Indonesia dan Tiongkok. Beliau menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan volume perdagangan dan membuka akses pasar lebih luas bagi produk-produk Indonesia. Khususnya, Presiden mengharapkan percepatan protokol impor untuk produk pertanian dan perikanan nasional.
Menlu Retno Marsudi, yang turut serta dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa Presiden Jokowi mendorong kerja sama pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pengembangan moda transportasi. Tak ketinggalan, beliau juga mengajak untuk mempercepat realisasi proyek strategis di kawasan industri Kalimantan Utara, dengan fokus pada investasi di sektor petrokimia.
Selain ekonomi, isu ketahanan pangan menjadi topik penting. Presiden Jokowi berpendapat bahwa kerja sama pertanian antara kedua negara harus meningkatkannya, termasuk belajar dari model pertanian yang telah diterapkan oleh Tiongkok.
Pada bagian akhir pertemuan, Presiden Jokowi menyoroti situasi di Timur Tengah. Beliau menegaskan pentingnya menahan diri dan menghindari eskalasi konflik. Indonesia, menurut Presiden, terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Iran dan Amerika Serikat, untuk mencari solusi damai.
Menlu Retno juga menyatakan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki pandangan yang serupa terkait isu Timur Tengah. Kedua negara menekankan pentingnya deeskalasi dan menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah konflik.
Di sisi lain, Tiongkok menyuarakan dukungannya terhadap solusi dua negara untuk Palestina, sebuah pendirian yang jugamendapat dukungan Indonesia. Kedua negara sepakat bahwa stabilitas di Timur Tengah dapat tercapai melalui pendekatan ini. Mereka juga bersama-sama mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
