Jakarta, 28 Mei 2025 – Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program strategis pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni bagi masyarakat. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, organisasi nirlaba ini menargetkan pembangunan hingga 1.000 rumah baru sepanjang tahun 2025, di luar program renovasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang sudah berjalan.
Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menegaskan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengatasi tantangan penyediaan hunian di Indonesia. Komitmen ini selaras dengan upaya pemerintah untuk memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
Komitmen Kuat Habitat for Humanity Indonesia
Ketua Yayasan Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman, menegaskan bahwa yayasan yang dipimpinnya memiliki visi jangka panjang untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. “Yayasan Habitat for Humanity memiliki komitmen kuat untuk mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah, khususnya dalam mempercepat penyediaan perumahan dan rehabilitasi rumah tidak layak,” ujar Handoko dalam keterangannya di Jakarta.
Handoko juga memaparkan rekam jejak panjang Habitat for Humanity Indonesia. Selama delapan tahun beroperasi di tanah air, yayasan ini telah mencatat pencapaian signifikan, termasuk pembangunan hampir 10.000 rumah di Aceh pasca tsunami. Proyek tersebut tidak hanya memberikan hunian yang layak, tetapi juga berdampak positif bagi sekitar 250.000 keluarga, menunjukkan skala dampak sosial yang luas dari kegiatan mereka.
Saat ini, 300 rumah sedang dalam tahap pembangunan di berbagai lokasi, dengan target penyelesaian lebih dari 500 unit hingga Desember 2025. Program pembangunan rumah ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mencakup Tanjung Karang, Kupang, Gresik (diasumsikan dari “Kerasiik” yang mungkin adalah kesalahan penulisan), dan Sentul. Biaya pembangunan per unit rumah bervariasi antara Rp200 juta hingga Rp300 juta, tergantung pada lokasi dan luas bangunan yang berkisar antara 21 hingga 30 meter persegi.
Kolaborasi Multi-Stakeholder sebagai Kunci
Penyediaan rumah layak huni bagi jutaan keluarga membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Habitat for Humanity Indonesia menyadari hal ini dan telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai korporasi terkemuka seperti Adaro, Pertamina Energy, dan Astra Group. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dengan institusi pendidikan, termasuk sekolah dan universitas, dalam pelaksanaan program pembangunan rumah, melibatkan generasi muda dalam aksi sosial yang nyata.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kemen PKP, Imran, menyoroti pentingnya sinergi ini. “Kami berharap upaya ini dapat bersinergi tidak hanya dengan yayasan, tetapi juga dengan CSR perusahaan, organisasi keagamaan, dan perusahaan yang ingin berkontribusi dalam penyediaan rumah,” jelasnya. Imran menekankan bahwa target tiga juta rumah tidak akan tercapai tanpa dukungan aktif dari berbagai elemen masyarakat dan sektor swasta.
Dukungan Kebijakan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan
Pemerintah juga tidak tinggal diam. Berbagai dukungan kebijakan strategis telah disiapkan untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perumahan. Ini termasuk komitmen bersama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses perizinan. Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memulai proyek pembangunan.
Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal yang signifikan: pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah seharga Rp0-2 miliar dari Januari hingga Juni 2025, diikuti dengan pengenaan pajak 50 persen mulai Juli hingga Desember 2025. Untuk memperluas akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga ditingkatkan secara drastis dari 220.000 menjadi 440.000 unit rumah.
Imran mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 300 rumah yang sedang dibangun saat ini merupakan skema hibah dari kerja sama korporasi. Sementara itu, 700 rumah lainnya yang ditargetkan akan menggunakan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima. Kemen PKP juga menegaskan bahwa seluruh pembangunan rumah harus memperhatikan aspek kualitas, keselamatan, dan kesehatan, memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya layak, tetapi juga aman dan nyaman.
“Ini merupakan peluang besar bagi pengembang ketika pemerintah mencanangkan penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang layak,” tutup Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, menyoroti bahwa target pembangunan rumah ini membuka potensi besar bagi sektor properti dan kontribusi sosial. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta, harapan akan terwujudnya hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia semakin nyata.
