Jakarta, Sepuluh kota di Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dengan menyusun Climate Action Plan (CAP), sebuah dokumen rencana aksi iklim yang berlandaskan kebutuhan dan karakteristik lokal. Inisiatif progresif ini mendapat dukungan penuh dari program Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC), yang bermitra dengan UCLG ASPAC, guna membantu pemerintah daerah mengintegrasikan isu iklim ke dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.
Alokasi Anggaran Konkret Jadi Bukti Komitmen
Komitmen serius ini tidak berhenti pada penyusunan dokumen semata. Sejumlah kota, termasuk Pekanbaru, Bandar Lampung, Pangkalpinang, dan Samarinda, bahkan telah mengalokasikan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk implementasi berbagai aksi iklim. Porsi anggaran yang dialokasikan bervariasi, mulai dari 0,56 persen hingga 4,32 persen dari total belanja daerah.
Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, menegaskan hal ini dalam pembukaan Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 di Jakarta. “Ini bukti nyata komitmen daerah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. CAP tidak hanya sekadar dokumen, tapi sudah diikuti dengan alokasi anggaran konkret,” tegas Safrizal, menandakan bahwa pemerintah daerah semakin serius menganggap isu iklim sebagai prioritas pembangunan.
Pedoman Integrasi Isu Iklim dalam Perencanaan Pembangunan
Kementerian Dalam Negeri, melalui Safrizal, juga menekankan bahwa mereka telah menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memasukkan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim ke dalam berbagai dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Dengan pendekatan terstruktur, aksi iklim tidak lagi parsial, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan daerah,” jelas Safrizal. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan daerah secara keseluruhan, bukan sekadar program sporadis.
Kolaborasi Multi-Pihak untuk Efektivitas Program
Safrizal juga mengingatkan pentingnya kolaborasi multi-pihak untuk memastikan program-program iklim berjalan efektif. Pemanfaatan pendanaan tidak hanya mengandalkan APBD, melainkan juga dari APBN serta sektor swasta. “Target pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim harus diwujudkan melalui sinergi semua pihak,” tambahnya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan isu iklim membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan sektor, tidak hanya pemerintah.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Melalui CRIC
Melalui program CRIC, kota-kota perintis seperti Pekanbaru dan Samarinda tidak hanya berhasil menyusun CAP, tetapi juga membangun kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko iklim. Perwakilan UCLG ASPAC menjelaskan peran mereka, “Dari analisis kerentanan hingga penyusunan rencana aksi, kami mendampingi daerah agar kebijakan iklim berbasis data dan kebutuhan lokal.” Pendampingan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan aksi yang diambil relevan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah dan didasarkan pada data yang akurat.
Harapan Menjadi Contoh Nasional
Keberhasilan sepuluh kota ini diharapkan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Safrizal memungkasi pernyataannya dengan harapan besar, “Kami mendorong lebih banyak kota untuk mengikuti langkah ini. Krisis iklim butuh respon kolektif, dan pemerintah daerah adalah ujung tombaknya.”
Forum CRIF 2025 sendiri menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen global dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya daerah yang mengadopsi Climate Action Plan, Indonesia secara nyata menunjukkan keseriusannya dalam memitigasi dampak perubahan iklim sekaligus membangun ketahanan iklim yang dimulai dari tingkat lokal, menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih hijau.
