JAYAPURA – Kawasan perbatasan Indonesia tidak lagi dipandang semata sebagai garis demarkasi, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan cerminan kemajuan bangsa. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang menyoroti peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai etalase kemajuan Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan perbatasan, baik dari sisi administrasi, infrastruktur, pelayanan publik, maupun kerja sama antarnegara, berjalan optimal. PLBN bukan hanya soal batas, tapi juga etalase kemajuan Indonesia,” ujar Ribka Haluk dalam keterangan resminya, Rabu (21/5/2025). Pernyataan ini disampaikan Wamendagri saat meninjau langsung PLBN Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Selasa (20/5/2025).
Ribka Haluk menyoroti pentingnya sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai kunci utama dalam membina dan mengembangkan wilayah perbatasan. PLBN Skouw, menurutnya, telah menunjukkan banyak kemajuan signifikan. “Kami melihat nilai tukar pasar antarnegara berjalan lancar, fasilitas semakin lengkap, dan pemerintah juga telah memberikan hibah kepada negara tetangga seperti Papua Nugini sebagai bentuk diplomasi pembangunan,” tambahnya, menggambarkan bagaimana perbatasan telah menjadi jembatan bukan hanya bagi perdagangan, tetapi juga bagi diplomasi.
Peningkatan Layanan Publik di Perbatasan: Wajah Indonesia di Mata Dunia
Optimalisasi pelayanan di kawasan perbatasan menjadi prioritas utama. Wamendagri Ribka Haluk menekankan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk terus meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor. Hal ini mencakup layanan administrasi kependudukan, kesehatan, hingga karantina.
“Kami mendorong agar semua instansi meningkatkan kualitas layanan, dari administrasi kependudukan, kesehatan, hingga karantina. Semua ini bagian dari wajah Indonesia di mata negara tetangga,” tegas Ribka. Peningkatan kualitas pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang positif bagi warga negara asing yang melintas, sekaligus menunjukkan profesionalisme dan kesigapan pemerintah Indonesia. Ini juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan perbatasan sebagai beranda negara yang ramah dan efisien.
Diplomasi Rakyat dan Penguatan Ekonomi Lokal di Perbatasan
Dalam kunjungannya ke PLBN Skouw, Ribka Haluk tak hanya fokus pada infrastruktur dan administrasi. Ia juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para pedagang lintas negara yang beraktivitas di pasar kawasan PLBN. Interaksi ini menegaskan pemahaman pemerintah bahwa aktivitas ekonomi warga merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang kuat antarnegara.
“Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga ruang diplomasi rakyat. Pemerintah harus hadir menjaga dan memperkuatnya,” tutur Ribka. Dialog ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mendukung ekonomi lokal dan memastikan bahwa masyarakat di perbatasan merasakan langsung manfaat dari pembangunan. Kehadiran pemerintah di pasar perbatasan juga menjadi simbol nyata dukungan terhadap inisiatif ekonomi mikro yang seringkali menjadi tulang punggung kehidupan di wilayah tersebut.
Kunjungan Ribka Haluk ini secara gamblang mempertegas posisi Kemendagri dan BNPP sebagai garda depan dalam menjaga kedaulatan negara. Lebih dari itu, kunjungan ini juga menegaskan visi strategis untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, menciptakan kesejahteraan, dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa investasi pada perbatasan adalah investasi pada masa depan bangsa.
