Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah progresif dalam memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan nasional. KKP secara aktif menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk mewujudkan pengawasan yang semakin kuat, terintegrasi, dan efektif di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kolaborasi strategis ini diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus menciptakan iklim usaha di sektor kelautan dan perikanan yang sehat dan memiliki daya saing global.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kekayaan maritim nusantara. Menurutnya, laut bukan sekadar garis batas teritorial, melainkan menyimpan potensi sumber daya yang melimpah dan harus dijaga bersama dari berbagai ancaman.
“Kita bangun sinergi karena laut bukan hanya teritori saja, tapi di sana ada sumber daya yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ikan-ikan kita diambil oleh penangkap dari luar,” ujar Menteri Trenggono di Jakarta pada Jumat (16/5/2025). Ia menambahkan bahwa upaya bersama ini juga bertujuan untuk memastikan potensi ekonomi dari pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang fatal.
Membangun Sinergi Lintas Sektor
Forum sinergi dan kolaborasi tingkat tinggi telah dilangsungkan di Kantor KKP pada Rabu (14/5/2025). Pertemuan penting ini melibatkan perwakilan dari institusi-institusi krusial yang memiliki peran dalam pengawasan di laut, antara lain TNI Angkatan Laut, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Diskusi mendalam dalam forum ini mencapai sejumlah kesepakatan penting terkait mekanisme penegakan hukum di laut.
Disepakati bahwa pendekatan penegakan hukum akan lebih mengedepankan pembinaan dan penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu mendahulukan sanksi administratif sebagai upaya awal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perbaikan dan kepatuhan pelaku usaha, sekaligus memperkuat ekosistem bisnis perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tindak pidana akan dijadikan sebagai upaya terakhir dalam proses penegakan hukum. Selain itu, forum juga menyepakati pentingnya menghindari pemeriksaan kapal perikanan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, demi terciptanya kepastian hukum dan kelancaran berusaha. Sinergi yang dibangun ditegaskan tidak hanya berhenti pada kesepahaman di atas kertas, melainkan harus termanifestasi dalam praktik nyata di lapangan.
Langkah Konkret dalam Sinergi Pengawasan
Untuk mewujudkan sinergi penegakan hukum di laut secara efektif, sejumlah langkah konkret telah dirumuskan. Langkah-langkah tersebut mencakup penyelenggaraan forum koordinasi yang rutin antar lembaga, implementasi sistem pertukaran data dan informasi kelautan dan perikanan yang terintegrasi, serta upaya penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum di laut melalui pelatihan dan sosialisasi bersama.
Selain itu, intensitas patroli bersama antar instansi akan ditingkatkan, serta program sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sektor kelautan dan perikanan akan terus digalakkan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menambahkan bahwa pertukaran data informasi menjadi elemen krusial dalam sinergi ini.
“Dengan adanya pertukaran data informasi, koordinasi pelaksanaan di lapangan akan semakin mudah, misalnya saat akan melakukan operasi bersama atau operasi terkoordinasi pengawasan kelautan dan perikanan,” jelas Wamen Didit, menekankan efisiensi operasional yang akan tercipta.
Pengawasan sebagai Pengawal Ekonomi Biru dan Kebijakan PIT
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin erat di antara penegak hukum di laut. Upaya ini sejalan dengan visi besar Kementerian dalam menerapkan prinsip Ekonomi Biru.
“Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri bahwa ekologi menjadi panglima dalam Ekonomi Biru sehingga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pengawalnya,” tutur Dirjen PSDKP Pung, menggarisbawahi bahwa perlindungan ekosistem laut adalah fondasi dari pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan.
Sinergi dan kolaborasi lintas lembaga ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa implementasi PIT memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang humanis dan inovatif.
“Implementasi PIT memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang humanis dan inovatif serta keseragaman tindak di lapangan,” kata Plt Dirjen Tangkap Lotharia. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum di laut diharapkan mampu mewujudkan sistem pengawasan PIT yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perikanan tangkap.
Dengan langkah-langkah sinergi dan kolaborasi yang terus diperkuat ini, KKP bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait optimistis dapat menciptakan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih baik. Pengawasan yang terintegrasi diharapkan mampu menekan praktik ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (IUU Fishing), memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, melindungi ekosistem laut, serta mendorong pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat pesisir.
