Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan atensi serius terhadap maraknya aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (Ormas) di berbagai wilayah. Dalam sebuah pernyataan tegas, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas setiap aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Kapolri usai menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korbrimob dan Baharkam Polri di gedung STIK/PTIK, Jakarta, Kamis (15/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya kehadiran anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat sebagai langkah preventif untuk menciptakan iklim keamanan yang kondusif.
“Kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu,” ujar Kapolri.
Kehadiran polisi di tengah masyarakat, menurut Kapolri, akan memperkuat komunikasi dan mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan. Dengan demikian, aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dapat dicegah sejak dini.
Wilayah Industri dan UMKM Jadi Perhatian Utama
Kapolri mengungkapkan bahwa wilayah industri, pasar, pabrik, hingga warung UMKM di jalanan menjadi perhatian utama dalam upaya pemberantasan premanisme. Aksi-aksi yang seringkali melibatkan pemerasan dan intimidasi ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat iklim investasi yang kondusif.
“Kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, terkait kenapa fenomena ini terjadi, sehingga kemudian di satu sisi ada solusi, di sisi lain juga kita mengharapkan tidak ada hal-hal yang kemudian dilakukan dan itu berdampak merugikan masyarakat lain,” jelas Kapolri.
Koordinasi lintas sektor ini penting untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang komprehensif. Selain penindakan tegas, pendekatan sosial dan ekonomi juga diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong munculnya premanisme.
Operasi Pekat Digelar untuk Berantas Penyakit Masyarakat
Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas premanisme, Polri telah menggelar Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) sejak 1 Mei 2025. Operasi ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang rawan aksi premanisme.
“Apalagi terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan investasi, kami Polri tentunya konsen masalah itu dan kita akan mengawal program-program tersebut dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang ada,” tambah Kapolri.
Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi yang lebih besar ke Indonesia.
Dengan penindakan tegas dan pendekatan yang komprehensif, Polri berupaya untuk memberantas premanisme dan menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan mendukung pembangunan nasional.
