Jakarta – Divisi Humas Polri pada Selasa (27/5) kemarin sukses menyelenggarakan Dialog Publik bertajuk “Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibmas yang Kondusif”. Acara penting ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai lini, mulai dari jajaran Polri, akademisi, hingga mahasiswa, dalam upaya bersama membangun kesadaran kolektif mengenai peranan krusial stabilitas keamanan dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang merata dan berkelanjutan.
Pembukaan dialog yang berlangsung di Jakarta tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. Dalam sambutannya, Brigjen Trunoyudo dengan tegas menyoroti hubungan simbiotik antara keamanan dan ekonomi, sebuah keterkaitan yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks pembangunan bangsa.
“Polri menyadari betul adanya keterkaitan erat antara keamanan dan pertumbuhan ekonomi, di mana stabilitas keamanan menjadi prasyarat bagi perkembangan ekonomi, dan sebaliknya,” ungkap Brigjen Trunoyudo, menggarisbawahi komitmen Polri. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya terus-menerus mendorong kolaborasi aktif dan komunikasi yang intens dengan generasi muda. Hal ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif, sebuah pondasi vital bagi kemajuan ekonomi.
Sinergi Keamanan dan Ekonomi: Perspektif Narasumber Ahli
Dialog publik ini kian diperkaya dengan kehadiran sejumlah narasumber kompeten yang memberikan perspektif mendalam terkait sinergi antara keamanan dan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional. Setiap narasumber menawarkan sudut pandang yang komprehensif, memperkuat pemahaman mengenai kompleksitas tantangan dan peluang yang ada.
Erick Armudito, S.T., M.T., Ph.D., dalam paparannya, secara gamblang menyampaikan bahwa keamanan nasional adalah fondasi utama pembangunan sebuah negara. Ia secara khusus menekankan bahwa keterlibatan aktif dari institusi penegak hukum seperti Polri dan TNI, serta partisipasi masyarakat secara luas, mutlak diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman. Ancaman ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga dari spektrum ancaman global yang semakin dinamis.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan stabilitas yang terjaga, proses pembangunan dapat berjalan optimal,” jelas Erick, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika stabilitas keamanan terjamin, dan ini merupakan tugas kolektif seluruh elemen bangsa.
Sementara itu, Dr. Tauhid Ahmad, seorang pakar ekonomi, menyoroti urgensi penurunan economic overhead cost sebagai prasyarat penting agar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dapat tercapai. Ia secara lugas menyebut bahwa berbagai biaya tidak resmi, seperti praktik pungli, premanisme, hingga ketidakpastian hukum, masih menjadi hambatan signifikan yang merugikan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Praktik-praktik ini secara langsung mengikis kepercayaan investor dan menghambat roda perekonomian.
“Penegakan hukum yang konsisten dan penciptaan alternatif ekonomi yang positif sangat penting agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam praktik ilegal yang merugikan perekonomian nasional,” ujar Dr. Tauhid, menekankan pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penciptaan peluang ekonomi yang sah dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadi benteng pencegah terhadap kegiatan ekonomi ilegal yang merugikan.
Komitmen Polri untuk Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Melalui penyelenggaraan dialog publik ini, Divhumas Polri berharap dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar elemen bangsa. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan semangat kolektif yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Polri secara tegas menegaskan kembali komitmennya yang teguh dalam menjaga keamanan. Hal ini dilakukan bukan hanya sebagai tugas pokok, tetapi juga sebagai fondasi esensial untuk mewujudkan ekonomi nasional yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dialog ini merupakan langkah nyata Polri dalam membangun jembatan komunikasi dan partisipasi publik, yang esensial dalam upaya menjaga stabilitas dan memajukan perekonomian bangsa.
