“Perlindungan hukum ini sudah kita bahas saat rakor APKLI NTB. Pemerintah sering semena-mena, sembarang membongkar, mengusir para PKL dari lapak,” ujarnya.
Kedua, Hamzanwadi mengaku, PKL merupakan tulang punggung keluarga. Tulang punggung perekonomian. Selama ini, pemerintah kurang perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak. Pihaknya mendorong agar pemerintah atau kepala daerah terpilih nanti di Pilkada NTB 2024 dapat memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak PKL dalam bentuk beasiswa pendidikan.
“Ketiga adalah bantuan permodalan. Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman. Sekarang sudah ada namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara prinsip ini dipermudah, tetapi dalam pelaksanaannya kenyatananya sulit,” terangnya.
Hamzanwadi kemudian berharap, kontestasi Pilkada NTB 2024 dapat menjadi wadah bagi para calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL. Pihaknya mengaku siap mendukung paslon yang pro-terhadap PKL.
“Mudah-mudahan kawan-kawan di Mi6 bisa memberi angin segar kepada PKL, menjadi jembatan kami untuk bersuara kepada para paslon,” bebernya.
APKLI Sumbawa Barat mengapresiasi ada Putra Asli Sumbawa Barat yakni Bupati Sumbawa Barat dua periode Musyafirin yang kini akan berlaga di Pemilihan Kepala Daerah NTB 2024.
“Mi6 mengapresiasi ada putera KSB , H Musyafirin yang maju dalam konstestasi Pilgub NTB 2024 berpasangan Ibu Hj Sitti Rohmi. Semoga Paket Rohmi Firin membuat sejarah baru dalam Pilgub NTB mendatang,” sambung didu.
Di tempat yang sama, salah seorang PKL Sumbawa Barat Raifal menyampaikan persoalan yang hampir sama dengan Ketua APKLI Sumbawa Barat Hamzanwadi. Rafial meminta Mi6 untuk menyampaikan harapannya kepada para calon kepala daerah di Pilkada NTB 2024 nanti.
“Pertama kami berterima kasih Mi6 sudah berkenan hadir, ini merupakan wadah yang penting, ini yang dari lama kami mencari tempat kami menyandarkan bahu,” ujar Raifal.
Saat ini di Sumbawa Barat kata Rafial, jumlah PKL terus bertambah. Hal itu seiring dengan kian berkembangnya pembangunan di Sumbawa Barat.
Ia berharap, di tengah kian menjamurnya jumlah para PKL, pemerintah perlu terus membuka dialog kepada para PKL untuk menemukan jembatan komunikasi yang baik dalam penataan para PKL.
Selain Raifal, PKL Sumbawa Barat yang lain yakni Gufron, menyoroti pedagang kaki lima yang ada di Pelabuhan Poto Tano. Ia meminta semua pihak ikut memperhatikan para pedagang kaki lima di Pelabuhan Poto Tano.
“Yang perlu kita pikirkan juga adalah nasib PKL di pelbuhan. PKL di sana kan dk bawah ASDP, kadang-kadang PKL ndak dikasi jualan. Di kapal dsiapkan makanan tetapi harganya tinggi, saya dapat masukan ini dari para PKL di sana, termasuk juga para pedagang asongan di sana juga kita perlu pikirkan,” bebernya.
Ia mendorong pemerintah untuk aktif membangun komunikasi dengan pihak ASDP terhadap persoalan tersebut. Sementara itu, Mi6 berkomitmen untuk menyampaikan sejumlah isu tersebut kepada para paslon yang akan berlaga nanti di Pilkada NTB yang akan dihelat pada 27 November mendatang.
