Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) menunjukkan komitmen yang kuat untuk merealisasikan Program Tiga Juta Rumah. Sinergi antar lembaga negara ini diwujudkan melalui serangkaian kebijakan strategis yang diharapkan dapat menjadi katalisator bagi penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kolaborasi erat antar lembaga ini merupakan langkah krusial dalam mengakselerasi program ambisius tersebut. Menurutnya, tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat ini tengah intensif merumuskan langkah-langkah implementasi kebijakan yang lebih konkret, khususnya yang menyasar kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dukungan Penuh Bank Indonesia untuk Sektor Perumahan
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur BI atas respons cepat dan dukungan luar biasa terhadap Program Tiga Juta Rumah ini. Dukungan ini tidak hanya menjawab tantangan di sektor perumahan, tetapi juga sejalan dengan upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen,” ungkap Menteri PKP, Maruarar Sirait, usai melakukan pertemuan penting dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menyukseskan program Asta Cita pemerintah, salah satunya melalui pemberian insentif likuiditas yang signifikan bagi sektor perumahan. Kebijakan ini, menurutnya, adalah wujud nyata dukungan BI terhadap program strategis nasional tersebut.
“Dalam rapat koordinasi hari ini, kami sepakat untuk meningkatkan kebijakan insentif likuiditas bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Insentif ini ditingkatkan dari sebelumnya empat persen menjadi lima persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan peningkatan ini, total alokasi insentif likuiditas yang disiapkan BI mencapai Rp80 triliun, yang sepenuhnya kami dedikasikan untuk mendukung program perumahan,” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo.
Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Perumahan Rakyat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter secara harmonis untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan sektor perumahan. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Alokasi ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan sebanyak 220 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga yang sangat terjangkau, yaitu hanya lima persen dan berlaku tetap selama masa tenor 20 tahun,” papar Menkeu Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada instrumen kebijakan yang telah ada. Pihaknya akan terus menjajaki dan mengimplementasikan instrumen kebijakan lain yang potensial untuk meningkatkan skala dan dampak program perumahan ini. Upaya tersebut mencakup program perbaikan rumah yang tidak layak huni serta bantuan uang muka (down payment) bagi MBR.
“Kami sangat optimis bahwa dengan sinergi yang solid dan kebijakan yang tepat sasaran, program ini dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya,” imbuh Sri Mulyani dengan nada optimis.
Momentum Sinergi Atasi Backlog Perumahan
Menteri BUMN, Erick Thohir, turut menyampaikan pandangannya bahwa sinergi yang terjalin antara pemerintah dan Bank Indonesia ini adalah manifestasi dari kerja nyata dalam mencari solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan perumahan. Ia menekankan bahwa visi besar Presiden Republik Indonesia terkait perumahan rakyat menjadi landasan utama bagi kolaborasi ini.
“Presiden memiliki visi yang sangat besar dan mulia untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Momentum sinergi yang kuat antar lembaga negara ini menjadi sangat penting dan strategis untuk bersama-sama mengatasi backlog perumahan yang saat ini masih cukup tinggi. Kami yakin, dengan kerja sama yang solid, kita dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat,” tandas Erick Thohir.
Sinergi kuat antara KemenPKP, BI, Kemenkeu, dan KemenBUMN ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Dukungan kebijakan yang komprehensif dan komitmen dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mengatasi tantangan perumahan di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
