SUMBAWA, NTB – Pemerintah akan mengambil langkah signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan lingkungan di Pulau Bungin, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencananya, para nelayan yang saat ini tinggal di permukiman kumuh dan tidak layak di pulau tersebut akan direlokasi ke rumah susun (rusun) yang lebih layak.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa program penataan kawasan kumuh ini merupakan implementasi dari visi Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata Fahri, menginginkan agar kawasan pesisir Indonesia menjadi representasi keindahan negeri yang sesungguhnya.
“Presiden memiliki pesan yang kuat bahwa pesisir harus menjadi wajah terindah dari Indonesia. Kita melihat bahwa nelayan, sebagai garda terdepan pemasok protein bagi bangsa ini, masih banyak yang tinggal di lingkungan yang kurang layak,” ujar Wamen PKP, Fahri Hamzah, saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (20/2/2025).
Fahri menambahkan, relokasi ke rusun ini bukan hanya sekadar memindahkan tempat tinggal. Lebih dari itu, program ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat tinggal di hunian yang lebih vertikal, yakni rumah susun setinggi tiga lantai. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Bungin yang dikenal sebagai pulau terpadat di dunia.
Pulau Bungin: Potensi Wisata di Tengah Kepadatan
Pulau Bungin, yang terletak di Kecamatan Alas, memiliki luas wilayah sekitar 16 hektare. Dengan populasi mencapai 3.458 jiwa atau 1.032 kepala keluarga, kepadatan penduduk di pulau ini sangat tinggi, menjadikannya sebagai salah satu pulau terpadat di dunia.
Wamen PKP Fahri Hamzah meyakini bahwa penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan memberikan dampak positif ganda. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan, langkah ini juga diyakini dapat menarik lebih banyak wisatawan.
“Dengan penataan permukiman yang lebih baik, Pulau Bungin akan memiliki daya tarik wisata yang lebih kuat. Ini tentu akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat,” kata Fahri.
Program Kampung Tematik dan Percontohan Lobster
Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan bahwa kunjungan kerjanya bersama Menteri KKP dan jajaran direktur jenderal dari KKP juga bertujuan untuk merancang program yang lebih komprehensif bagi masyarakat Pulau Bungin. Salah satu program yang akan digagas adalah pembangunan kampung lobster yang lebih produktif dan kampung nelayan tematik.
“Kami dari Kementerian PKP bersama dengan Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap dari KKP akan berkolaborasi untuk membuat program percontohan. Tujuannya adalah membangun kampung lobster yang lebih produktif dan kampung nelayan tematik,” jelasnya.
Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas permukiman, tetapi juga memberikan nilai tambah pada sektor perikanan dan kelautan di Pulau Bungin. Dengan demikian, relokasi nelayan ke rusun menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk memajukan Pulau Bungin secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward, Wakil 1 DPRD Sumbawa M Berlian Rayes, Dirjen Budidaya KKP Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dan Kepala Badan Pelatihan dan Penyuluhan SDM KKP I Nyoman Radiatha. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu permukiman dan ekonomi masyarakat pesisir di Pulau Bungin.
