Jakarta – Pemerintah terus berupaya mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang membelit pedesaan. Salah satu langkah terbaru yang tengah digagas adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang khusus sebagai jawaban atas tantangan ekonomi di desa, dengan fokus utama pada peningkatan pendapatan dan pemutusan rantai kemiskinan.
Dalam keterangan persnya usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/3/2025), Budi Arie menyampaikan optimisme terhadap program ini.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujar Budi Arie.
Mengatasi Jeratan Ekonomi Desa
Lebih lanjut, Budi Arie menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bertujuan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Lebih dari itu, koperasi ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan masyarakat desa dari berbagai permasalahan ekonomi yang kerap menghantui, seperti jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik tengkulak yang merugikan, dan rentenir yang mencekik.
Menteri Budi Arie meyakini bahwa kehadiran koperasi ini akan memberikan angin segar bagi masyarakat desa dalam mengakses permodalan. Dengan unit simpan pinjam yang akan menjadi salah satu bagian dari koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki alternatif pendanaan yang lebih sehat dan berkeadilan.
“Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.
Peran Strategis Desa dalam Perekonomian Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya inisiatif Koperasi Desa Merah Putih ini. Ia menyoroti peran strategis desa dalam konteks perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Tito mengingatkan bahwa tanpa intervensi yang tepat, desa berpotensi mengalami kemunduran ekonomi, padahal desa memiliki potensi besar untuk menjadi penyumbang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara.
“Desa bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi,” kata Tito.
Untuk mewujudkan potensi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu bentuk dukungan konkret adalah melalui pembiayaan dari Bank Himbara. Setiap koperasi desa diperkirakan akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp5 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung operasional koperasi, mulai dari gudang penyimpanan hasil panen, cold storage untuk menjaga kualitas produk, unit simpan pinjam untuk permodalan anggota, hingga klinik desa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Sosialisasi dan Implementasi Program
Sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas yang telah dilaksanakan, pemerintah akan segera bergerak cepat untuk melakukan sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih ini kepada berbagai pihak terkait di tingkat desa. Kepala desa, perangkat desa, serta berbagai asosiasi yang menaungi pemerintah desa akan menjadi fokus utama dalam sosialisasi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman yang seragam dan komprehensif mengenai program ini di seluruh lapisan masyarakat desa.
“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.
Pemerintah memiliki harapan besar bahwa melalui Koperasi Desa Merah Putih, desa-desa di seluruh Indonesia akan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Program ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan program ini dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu yang tidak lama lagi.
