Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah proaktif dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia melalui inisiasi sinergi lintas sektor. Program strategis ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun kebijakan penting terkait Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini akan menjadi panduan dalam menentukan lokasi-lokasi strategis yang akan dijadikan pusat pengelolaan usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi.
“Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan yang lengkap, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Semuanya terintegrasi dalam satu kawasan,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Parameter dan Fungsi Utama Kawasan Hilirisasi
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa penetapan suatu wilayah sebagai Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan akan didasarkan pada parameter komoditas unggulan dan karakteristik lokasi yang spesifik. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kawasan tersebut.
Kawasan hilirisasi ini akan memiliki fungsi utama dalam pengelolaan hasil perikanan, baik dari penangkapan maupun budidaya. Selain itu, kawasan ini juga akan fokus pada aspek penanganan dan pengolahan produk, serta distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Dengan demikian, diharapkan kawasan ini dapat menjadi motor penggerak utama dalam rantai nilai sektor kelautan dan perikanan.
Strategi Hilirisasi yang Komprehensif
data-sourcepos=”19:1-19:321″>Untuk mencapai tujuan hilirisasi yang optimal, KKP telah merumuskan sejumlah strategi kunci. Budi memaparkan bahwa strategi tersebut meliputi implementasi market intelligence untuk memahami dinamika pasar, konsolidasi dan sinkronisasi roadmap antar kementerian/lembaga terkait, serta penguatan tata kelola bahan baku.
“Penguatan tata kelola bahan baku ini menjadi prioritas. Kami bahkan telah menyusun Peraturan Menteri KP tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan. Saat ini peraturan tersebut sedang dalam proses pengundangan,” jelas Budi. Menurutnya, regulasi ini menegaskan komitmen KKP untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses hilirisasi adalah bahan baku berkualitas tinggi.
Dukungan Penuh dari BKPM dan Kementerian Perindustrian
Inisiatif KKP dalam mengembangkan kawasan hilirisasi ini mendapatkan sambutan positif dan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian.
Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, menyatakan bahwa pihaknya sangat siap mendukung program hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. Heldy melihat potensi besar dalam pengembangan hilirisasi ini, terutama dalam komoditas seperti garam industri untuk industri soda ash dan cangkang kapsul dari rumput laut.
“BKPM telah menyusun blueprint investasi yang komprehensif, termasuk peta jalan hilirisasi komoditas kelautan dan perikanan yang mengacu pada RIPIN dari Kementerian Perindustrian,” kata Heldy.
Senada dengan BKPM, Kementerian Perindustrian juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pembangunan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan sebagai kawasan industri tematik. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, bahkan menyatakan kesiapan Kemenperin untuk bersinergi dalam merumuskan regulasi pembangunan kawasan tersebut.
“Kami melihat kawasan industri ini sebagai instrumen penting untuk mendorong hilirisasi. Merujuk pada PP Nomor 20 Tahun 2024, kawasan industri akan mendapatkan berbagai kemudahan, baik insentif fiskal maupun non fiskal,” ungkap Putu. Insentif tersebut meliputi kemudahan perpajakan, kepabeanan, imigrasi, pertanahan, dan ketenagakerjaan.
Putu menambahkan, “Rancangan Permen KP yang sedang disusun akan mengatur tata kelola kawasan industri khusus perikanan, dan akan disinergikan dengan kebijakan nasional terkait pengembangan kawasan.”
Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menegaskan dukungannya terhadap program hilirisasi sebagai upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menteri Sakti optimis bahwa komoditas potensial seperti udang, rumput laut, tilapia, dan tuna memiliki potensi besar untuk ditingkatkan produksinya melalui program hilirisasi ini.
“KKP sepenuhnya mendukung program hilirisasi dengan meningkatkan produksi perikanan di hulu, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya,” tegas Menteri Sakti. Dengan sinergi lintas sektor dan fokus pada hilirisasi, sektor kelautan dan perikanan Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional.
