Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi industri jasa keuangan, termasuk bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah resmi dibentuk. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis di sektor keuangan tetap mengedepankan prinsip good governance, prinsip kehati-hatian (prudential principles), serta praktik manajemen risiko yang baik.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan Februari 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (4/3/2025). Mahendra menjelaskan bahwa kehadiran BPI Danantara justru akan menjadi katalis positif dalam peningkatan kinerja BUMN, termasuk bank-bank BUMN yang menjadi fokus pengawasan OJK.
Pengawasan OJK Tetap Berjalan Sesuai Amanat Undang-Undang
Mahendra Siregar menekankan bahwa fungsi dan peran pengawasan OJK telah diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini menjadi landasan bagi OJK untuk terus menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan.
“Dalam konteks itulah kami melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BPI Danantara, sehingga kedua hal yang baik tadi dapat dicapai dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kewenangan, dan amanat yang kuat dari masing-masing,” ujar Mahendra.
Koordinasi dan komunikasi yang intensif ini, lanjut Mahendra, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembentukan BPI Danantara tidak mengurangi efektivitas pengawasan OJK. Justru sebaliknya, sinergi antara OJK, Kementerian BUMN, dan BPI Danantara diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Peran Strategis BPI Danantara dalam Mendorong Investasi Nasional
Lebih lanjut, Mahendra Siregar memandang bahwa BPI Danantara memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja BUMN secara keseluruhan. Badan pengelola investasi ini diharapkan dapat menetapkan strategi yang lebih komprehensif, terutama dalam hal peningkatan investasi dari dana yang dikelolanya.
“BPI Danantara juga dipandang dapat menetapkan suatu strategi yang lebih komprehensif, terutama untuk meningkatkan investasi dari dana yang dikelolanya dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Mahendra.
Peningkatan investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan investasi yang lebih besar, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Dukungan OJK untuk Sosialisasi BPI Danantara
Sebagai bentuk dukungan terhadap BPI Danantara, OJK menyatakan dukungannya terhadap berbagai program sosialisasi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh BPI Danantara. Mahendra Siregar menilai bahwa sosialisasi yang rinci mengenai tujuan, keberadaan, dan target BPI Danantara sangat penting untuk dilakukan.
“OJK juga mendukung berbagai kegiatan program sosialisasi dan komunikasi yang terus perlu dilakukan dengan lebih rinci mengenai tujuan, keberadaan, dan target dari BPI Danantara, termasuk berkaitan dengan aspek-aspek governance, pengelolaan, risiko, dan hal-hal lain yang relevan,” tutur Mahendra.
Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait mengenai peran dan fungsi BPI Danantara. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara yang profesional dan kredibel.
BPI Danantara Diharapkan Menerapkan Best Practice Internasional
OJK memiliki harapan besar agar BPI Danantara dapat menerapkan langkah-langkah best practice secara internasional sebagai sebuah sovereign wealth fund (SWF). Dengan penerapan best practice, BPI Danantara diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan berdaya saing global.
“Dengan begitu, BPI Danantara diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah best practice secara internasional sebagai sebuah sovereign wealth fund (SWF) yang pada gilirannya akan benar-benar tumbuh kuat,” ungkap Mahendra.
Selain itu, Mahendra juga menambahkan bahwa BPI Danantara diharapkan dapat menjadi penopang utama dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kebutuhan akan sumber dana investasi yang lebih besar menjadi semakin mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kehadiran BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi negara disambut positif oleh OJK. Meskipun demikian, OJK menegaskan bahwa pengawasan terhadap industri jasa keuangan, termasuk bank-bank BUMN, akan tetap berjalan ketat. Sinergi antara OJK, Kementerian BUMN, dan BPI Danantara diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi yang terarah dan terukur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan good governance.
