Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas. Langkah terbaru, pemerintah akan merumuskan aturan jelas mengenai pembagian tugas Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam pelaksanaan program MBG ini. Aturan tersebut rencananya akan diterbitkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa perumusan aturan ini sangat penting agar setiap K/L memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan program MBG.
“Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini,” ujar Menko Pangan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Kejelasan Tugas K/L untuk Implementasi Program MBG yang Efektif
Menko Pangan menekankan bahwa tanpa aturan yang jelas, K/L dapat merasa ragu dalam bertindak, sehingga implementasi program MBG bisa terhambat. Aturan yang dirumuskan ini akan menjadi panduan konkret bagi setiap lembaga terkait, memastikan tidak ada tumpang tindih atau keraguan dalam pelaksanaan tugas.
“Nanti Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Karena kalau nggak diatur, (K/L) ragu-ragu masing-masing,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Menko Pangan menjelaskan bahwa aturan ini tidak hanya akan memuat pembagian tugas K/L di tingkat pusat, tetapi juga akan diteruskan kepada pemerintah daerah. Hal ini penting terutama dalam aspek pendistribusian program MBG di lapangan. Selain itu, aturan tersebut juga akan merinci aspek teknis pelaksanaan program MBG secara detail, memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Anggaran Program MBG Tahap Awal Mulai Digelontorkan Maret 2025
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan mengungkapkan kabar penting terkait anggaran program MBG. Mulai bulan Maret 2025, pemerintah akan mulai menyerap anggaran sebesar Rp1 hingga 2 triliun untuk program ini. Anggaran tahap awal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program MBG secara masif dan berkelanjutan.
“Kenapa selama ini (pelaksanaan programMBG) masih kecil, karena urusan anggaran baru selesai, baru minggu kemarin, baru seminggu,” jelas Menko Pangan.
Pencairan anggaran ini menjadi angin segar bagi percepatan implementasi program MBG. Selama ini, pelaksanaan program masih terbatas karena terkendala masalah anggaran yang baru saja terselesaikan. Dengan adanya kepastian anggaran, program MBG diharapkan dapat segera berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Persiapan Rantai Pasok untuk Program MBG Skala Besar
Menyadari skala program MBG yang sangat besar, Menko Pangan juga menyoroti pentingnya persiapan rantai pasok yang kuat dan terstruktur. Program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan ini terjaga dengan baik di berbagai daerah.
“Selama ini dapus-dapur yang dibangun itu bermitra, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok karena kebutuhannya besar sekali,” kata Menko Pangan.
Menko Pangan juga menekankan bahwa kebutuhan pangan dan preferensi makanan dapat berbeda-beda antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu, rantai pasok yang disiapkan harus fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
“Di jawa tentu berbeda dengan Sumatera, di Sumatera tentu beda dengan Indonesia Timur makanannya oleh karena itu perlu kita siapkan dan juga ketersedian pasokannya harus dijaga,” pungkasnya.
Dengan adanya aturan yang jelas, ketersediaan anggaran, dan persiapan rantai pasok yang matang, program makan bergizi gratis diharapkan dapat segera memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan program ini demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
