Jakarta – Pemerintah terus bergerak cepat dalam merealisasikan program-program prioritas di sektor pangan dan perkoperasian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus utama dalam percepatan ini.
Langkah-langkah strategis terkait program MBG dan penguatan koperasi ini dibahas secara mendalam dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2/2025). Usai rapat penting tersebut, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan keterangan pers kepada awak media, mengungkapkan arah kebijakan pemerintah dalam waktu dekat.
“Banyak hal yang kita bahas terkait program-program pemerintah, termasuk peran koperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya. Juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” ungkap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan lugas.
Koperasi Sebagai Instrumen Utama Kesejahteraan Rakyat
Menteri Budi Arie secara khusus menyoroti peran sentral koperasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi basis sektor pertanian. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki visi yang kuat untuk menjadikan koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang modern dan relevan.
“Presiden menginginkan koperasi ini menjadi lifestyle baru, menjadi strategik. Selain itu, koperasi diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” jelas Budi Arie.
Pemerintah melihat koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi sebagai gerakan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat secara luas. Dengan penguatan koperasi, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Dorong Industri Susu Lokal, Impor Susu Diawasi Ketat
data-sourcepos=”23:1-23:260″>Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan industri susu dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan langkah tegas yang akan diambil pemerintah untuk melindungi peternak lokal dan meningkatkan produksi susu nasional.
“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” kata Wamentan Sudaryono dengan nada serius.
Penegasan ini bukan tanpa alasan. Sudaryono memaparkan bahwa saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. “Saat ini kita masih impor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional. Sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menargetkan penurunan angka impor susu secara signifikan dengan cara meningkatkan produksi susu dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menggenjot investasi dalam pengadaan sapi indukan.
Investasi Sapi Indukan, Swasta Turut Berperan
Pemerintah mencanangkan program ambisius untuk mendatangkan dua juta sapi indukan ke Indonesia. Menariknya, program ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan akan mengandalkan investasi dari pihak swasta.
“Sudah ada 167 perusahaan berkomitmen untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN. Sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” terang Sudaryono.
Keterlibatan pihak swasta ini menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek pengembangan industri peternakan sapi perah di Indonesia. Dengan investasi ini, diharapkan populasi sapi perah dalam negeri meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi susu lokal.
Sumber Protein Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah juga memberikan kepastian bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengutamakan penggunaan sumber protein lokal. Meskipun susu merupakan sumber gizi penting, namun karena keterbatasan produksi dalam negeri, pemerintah belum memasukkan susu sebagai bagian dari program MBG untuk saat ini.
“Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain, dengan telur, daging ayam dan seterusnya,” jelas Sudaryono.
Prioritas pada sumber protein lokal ini sejalan dengan semangat untuk memberdayakan petani dan peternak dalam negeri. Dengan memanfaatkan telur, daging ayam, dan sumber protein lokal lainnya, program MBG tidak hanya akan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis menjadi simbol komitmen pemerintah untuk generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Penguatan koperasi dan pengembangan industri susu lokal adalah pilar penting dalam strategi besar ini, menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam membangun sektor pangan yang kuat dan berkelanjutan.
