Jakarta – Kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, terus menjadi sorotan. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan dan mengungkap kebenaran di balik kasus yang meresahkan masyarakat ini. Hingga saat ini, puluhan saksi telah diperiksa untuk mendapatkan keterangan yangValid dan komprehensif.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Raharjo Puro, menegaskan komitmen Polri dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa penyelidikan intensif ini adalah respons langsung terhadap laporan resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Terhadap perkembangan proses penyidikan di Bekasi terkait 93 Sertifikat Hak Milik, kami sudah memproses dan memeriksa 25 orang saksi,” ujar Brigjen Pol. Djuhandhani Raharjo Puro pada hari Selasa (25/2/2025). Pernyataan ini disampaikan untuk memberikanUpdate terkini mengenai perkembangan penanganan kasus yang menarik perhatian publik luas.
Modus Pemalsuan Sertifikat yang Sistematis
Modus operandi dalam dugaan pemalsuan ini terbilang sistematis dan terstruktur. Para pelaku diduga kuat melakukan pengubahan data secara ilegal pada sertifikat asli yang sah. Perubahan ini mencakup berbagai elemen penting seperti identitas pemilik, luas lahan, hingga detail lokasi objek sertifikat. Lebih lanjut, Brigjen Pol. Djuhandhani menjelaskan bahwa perubahan yang paling mencolok adalah terjadinya “pergeseran wilayah” yang signifikan.
“Sebelumnya sudah ada sertifikat, kemudian diubah dengan alasan revisi, sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luas yang lebih besar,” jelas Djuhandhani. Pergeseran lokasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dan menjadi fokus utama dalam penyelidikan Bareskrim Polri.
Penyelidikan Meluas ke Dugaan Pemalsuan Sertifikat HGB
Tidak hanya fokus pada kasus SHM, Bareskrim Polri juga memperluas penyelidikan ke dugaan pemalsuan dokumen sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Mega Agung Nusantara (MAN). Langkah ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas segala bentuk kejahatan pertanahan. Dalam penyelidikan kasus HGB ini, sebanyak 12 saksi telah dimintai keterangan, yang terdiri dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah terkait, perangkat desa, hingga masyarakat yang mungkin memiliki informasi relevan.
Kepastian Hukum Diharapkan Minggu Ini
Proses pengumpulan bukti di lapangan masih terus berjalan intensif. Brigjen Pol. Djuhandhani menargetkan bahwa dalam minggu ini, pihaknya akan mencapai titik kepastian hukum terkait status kasus ini. Apakah kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan lebih lanjut, ataukah akan dihentikan karena alasan tertentu, akan segera ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan.
“Kami melihat sementara bahwa dugaan tindak pidana kemungkinan ini akan kami dapatkan,” tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Bareskrim Polri memiliki keyakinan yang kuat untuk menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah ini.
Kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat tanah di Bekasi ini menjadi pengingat penting akan perlunya kewaspadaan dan pengawasan yang ketat dalam sistem pertanahan. Masyarakat diharapkan untuk selalu berhati-hati dan melakukan pengecekanValiditas sertifikat tanah secara berkala untuk mencegah menjadi korban tindak kejahatan serupa. Bareskrim Polri terus berkomitmen untuk memberantas mafia tanah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
