Sumbawa Barat – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali menggelar roadshow pemetaan isu strategis untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Kali ini, skuad Mi6 menyambangi Kabupaten Sumbawa Barat pada Minggu (23/6/2024) sore.
Kali ini, pemetaan isu strategis tersebut menggandeng para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu. Rombongan Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB Abdul Majid.
Mereka disambut hangat para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri. Dalam agenda tersebut, Mi6 menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima Sumbawa Barat yang hadir. Dalam sambutannya Direktur Mi6, Bambang Mei F yang akrab disapa didu mengungkap alasan menggandeng para pedagang kaki lima.
“Pertama kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat,” kata didu
Selain itu didu mengungkapkan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh sekaligus membuka lapangan kerja disektor riil di masyarakat bawah.
“Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid 19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan,” tandas didu
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI ) Provinsi NTB, Abdul Majid mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Road Show Pemetaan Isu Strategis PKL untuk Wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima.
“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan dikabupaten/kota untuk menyiapkan anggota APKLI sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” Kata Abdul Majid.
Lebih jauh Abdul Majid mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman. Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.
“Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid
Ketua APKLI Sumbawa Barat Hamzanwadi menuturkan sejumlah persoalan yang selama ini hinggap di PKL. Tidak hanya di KSB, tetapi itu menjadi persoalan umum yang ditemukan hampir di seluruh daerah.
Pertama, Hamzanwadi mengungkap lemahnya perlindungan hukum terhadap para PKL. Ada kesan pemerintah atau aparat semena-mena dalam melakukan penertiban terhadap para PKL.
