Lombok Barat, NTB – Dalam upaya mendukung penuh agenda strategis Pemerintah Pusat terkait kedaulatan pangan, Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat terus memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui aksi proaktif personel Bhabinkamtibmas yang terjun langsung ke lahan-lahan produktif milik warga guna memastikan program swasembada pangan berjalan optimal di tingkat desa.
Pada Selasa (3/2/2026), Bhabinkamtibmas Desa Beleke, AIPDA Mahsun, S.H., melaksanakan kegiatan silaturahmi produktif dengan warga binaannya di wilayah Kecamatan Gerung. Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan sebuah misi pendampingan intensif bagi para petani hortikultura yang tengah mengoptimalkan lahan perkebunan mereka.
Komitmen Polri dalam Stabilitas Pangan Nasional
Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., melalui Kapolsek Gerung, AKP Lale Dewi Lungit Tanauran, menegaskan bahwa peran Polri saat ini sangat krusial dalam menjadi motivator sekaligus jembatan informasi antara program pemerintah dan masyarakat petani. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional yang dimulai dari unit terkecil, yakni rumah tangga di desa.
“Kehadiran personel kami di lapangan, khususnya para Bhabinkamtibmas, bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus motivasi bagi petani. Kami ingin memastikan bahwa setiap jengkal lahan produktif di wilayah hukum Polsek Gerung dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung Program Swasembada Ketahanan Pangan Nasional,” ujar AKP Lale Dewi Lungit Tanauran dalam keterangan resminya.
Beliau menambahkan bahwa sinergi antara aparat keamanan dan sektor pertanian merupakan instruksi langsung dari pimpinan untuk membantu percepatan ekonomi pasca-pandemi dan di tengah tantangan krisis pangan global.
Aksi Nyata di Lahan Hortikultura Desa Beleke
Dalam pantauan di lapangan, AIPDA Mahsun, S.H., tampak berbaur dengan warga di area perkebunan yang sudah mulai tertata rapi. Salah satu fokus peninjauan adalah penggunaan sistem ajir bambu yang diaplikasikan warga pada tanaman hortikultura. Sistem ini dinilai sangat efektif untuk menyangga pertumbuhan tanaman seperti cabai, tomat, atau kacang-kacangan agar tidak mudah roboh dan mendapatkan sinar matahari yang merata.
Selain meninjau teknis penanaman, AIPDA Mahsun juga memberikan edukasi mengenai pentingnya diversifikasi tanaman. Ia mengajak warga untuk tidak hanya terpaku pada satu komoditas, tetapi juga mulai melirik tanaman buah-buahan dan sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar lokal.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif. Ketahanan pangan yang bergizi tidak hanya tentang ketersediaan stok, tetapi bagaimana masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dari hasil bumi sendiri. Jika setiap desa kuat pangannya, maka secara nasional kita juga akan tangguh,” ungkap AIPDA Mahsun saat berdialog dengan salah satu pemilik lahan.
Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan
Polres Lombok Barat menyadari bahwa tantangan terbesar petani seringkali terletak pada konsistensi dan akses terhadap informasi teknik pertanian yang efisien. Oleh karena itu, melalui Bhabinkamtibmas, Polri hadir untuk melakukan monitoring progres pemanfaatan lahan secara berkala. Hal ini dilakukan agar kendala yang dihadapi petani di lapangan dapat segera terdeteksi dan dicarikan solusinya melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Program ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat mengenai pemanfaatan lahan tidur atau pekarangan rumah. Dengan sentuhan motivasi dari kepolisian, lahan yang sebelumnya kurang produktif kini mulai ditanami berbagai kebutuhan pokok yang mampu menunjang gizi keluarga sekaligus menekan angka inflasi daerah.
Hingga saat ini, progres pemanfaatan lahan di Desa Beleke menunjukkan tren yang positif. Antusiasme warga semakin meningkat seiring dengan hadirnya pendampingan dari kepolisian yang dirasa mampu memberikan rasa tenang bagi petani dalam bekerja. Monitoring terhadap perkembangan sektor pertanian di Kecamatan Gerung dipastikan akan terus berlanjut sebagai bentuk tanggung jawab Polri dalam mengawal program prioritas nasional hingga mencapai hasil yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
