Sumbawa Besar, NTB — Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menggelar upacara pemusnahan barang bukti Tindak Pidana Umum (TPU) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Wakapolres Sumbawa, Kompol Ricky Yuhanda, S.E., S.I.K., M.M., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (18/12/2025).
Wakapolres Sumbawa menyampaikan bahwa “Pemusnahan ini merupakan tahap final yang krusial dalam siklus peradilan pidana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti hasil kejahatan tidak lagi memiliki nilai guna dan tidak disalahgunakan, sehingga menutup celah terjadinya tindak pidana baru.” ujarnya.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen Polri dalam mendukung tuntasnya proses hukum. Pemusnahan barang bukti ini mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa negara, melalui aparat penegak hukum, hadir secara serius dan profesional dalam memberantas segala bentuk tindak kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa,” tegas Kompol Ricky Yuhanda di sela-sela kegiatan.
Pemusnahan dilakukan secara simbolis dan serentak terhadap berbagai jenis barang bukti, mulai dari narkotika, senjata tajam, hingga barang sitaan lainnya yang terkait dengan perkara tindak pidana umum sepanjang periode tahun berjalan. Prosedur pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan menggunakan mesin pemotong, serta dilarutkan, sesuai dengan karakteristik masing-masing barang bukti agar benar-benar musnah dan tidak dapat dipergunakan kembali.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam sambutannya mengapresiasi sinergitas yang terjalin antara Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, dan BNN dalam menjaga kondusivitas wilayah. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengungkapan kasus hingga tahap eksekusi barang bukti hari ini.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Momentum ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepastian hukum di Kabupaten Sumbawa, sekaligus memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). (MA)
