Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Rekrutmen Terpadu Polri Tahun Anggaran 2026 yang meliputi penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol), SIPSS, Bintara, dan Tamtama Polri. Rekrutmen tersebut direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Februari 2026 dan menjadi salah satu agenda strategis dalam upaya mencetak sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas.
Sebagai bagian dari tahapan awal, Polda NTB melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) telah melakukan berbagai langkah persiapan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan teknis, kesiapan panitia, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga penyiapan sistem seleksi yang mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis dari Mabes Polri. Seluruh persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan proses rekrutmen dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya nanti, Rekrutmen Terpadu Polri T.A. 2026 di wilayah hukum Polda NTB akan dilaksanakan secara konsisten dengan menjunjung tinggi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Prinsip ini menjadi komitmen kuat Polri dalam mewujudkan proses seleksi yang objektif, adil, serta bebas dari praktik-praktik yang mencederai integritas institusi.
Prinsip Bersih diwujudkan dengan penegakan aturan yang tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, termasuk percaloan, pungutan liar, dan upaya kecurangan dalam setiap tahapan seleksi. Transparan berarti seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, di mana hasil setiap tahapan dapat diketahui oleh peserta, serta dapat dipantau oleh pengawas internal dan eksternal. Sementara itu, prinsip Akuntabel menunjukkan bahwa seluruh proses dan hasil seleksi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Adapun prinsip Humanis diwujudkan melalui pelayanan yang ramah, sikap yang menghormati hak peserta, serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Untuk memastikan penerapan prinsip BETAH berjalan optimal, Polda NTB juga melibatkan unsur pengawasan secara berlapis, baik dari pengawas internal seperti Itwasda dan Bidpropam, maupun pengawas eksternal yang berasal dari instansi terkait, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak independen lainnya. Keterlibatan pengawas ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara profesional dan objektif.
Selain kesiapan panitia dan sistem, Polda NTB juga mengimbau kepada seluruh putra-putri terbaik di wilayah Nusa Tenggara Barat yang berminat mengikuti seleksi Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri agar mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan tersebut meliputi aspek administrasi, kesehatan, kemampuan akademik, jasmani, serta kesiapan mental dan kepribadian. Calon peserta juga diingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, karena kelulusan murni ditentukan oleh kemampuan dan hasil seleksi masing-masing peserta.
Melalui persiapan yang matang dan pelaksanaan rekrutmen yang berpedoman pada prinsip BETAH, Polda NTB berharap Rekrutmen Terpadu Polri Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan calon-calon anggota Polri yang berkualitas, berintegritas, serta siap mengemban tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.
