Lombok Utara – Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Ruang Vicon Kantor Bupati Lombok Utara, Minggu, 31/8/2025.
Rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTB terkait situasi nasional serta langkah antisipasi menghadapi aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada 1 September 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.H., Ketua DPRD Agus Jasmani beserta wakil ketua, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Dr. Gede Made Pasek Swardhyana, S.H., M.H., Dandim 1606/Mataram Kolonel Arm. Muh. Saefudin Khoiruzzamani, S.Sos., serta unsur TNI-Polri, Forkopimda, dan pejabat Pemda Lombok Utara.
Dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan agar seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi aksi demonstrasi yang berujung anarkis, menargetkan fasilitas umum maupun aparat. Gubernur juga meminta agar Pemda, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat bersinergi menjaga keamanan, termasuk mengimbau pelajar dan masyarakat untuk tidak ikut terprovokasi.
Bupati Lombok Utara dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa rapat Forkopimda ini difokuskan pada antisipasi aksi demonstrasi. Ia menekankan agar seluruh jajaran tidak melaksanakan kegiatan seremonial maupun event besar, serta terus berkoordinasi dengan pihak keamanan.
Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K. menyampaikan bahwa secara umum situasi kamtibmas di Kabupaten Lombok Utara masih kondusif. Namun, Polres telah menyiapkan langkah pengamanan bersama TNI untuk mengantisipasi aksi demonstrasi dengan perkiraan massa sekitar 100 orang.
“Kami siap melaksanakan pengamanan bersama TNI, serta terus menjaga kondusifitas melalui pendekatan persuasif, dialogis, dan doa lintas agama sebagai cooling system. Kami juga berharap para tokoh masyarakat dapat memberikan imbauan agar warga tidak terprovokasi,” ungkap Kapolres.
Sementara itu, Dandim 1606 Mataram menegaskan kesiapan TNI untuk membackup Polri dalam pengamanan aksi, termasuk langkah antisipatif agar tidak terjadi kerusakan fasilitas negara. Ketua DPRD KLU beserta jajaran menyatakan kesediaannya untuk bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat, dengan harapan keamanan tetap terjamin.
