Mataram – Program Sekolah Rakyat yang digagas Prabowo yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Indonesia terlebih di provinsi NTB. Program ini memerlukan dukungan lintas kementerian agar pendidikan Sekolah Rakyat memiliki dampak berarti bagi kalangan masyarakat miskin dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menggagas Sekolah Rakyat untuk menghilangkan kemiskinan absolut di Indonesia. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari kelompok keluarga miskin agar dapat mengubah perekonomian keluarga.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengapresiasi terobosan Prabowo yang menggagas Sekolah Rakyat untuk anak kalangan masyarakat ekonomi lemah. Menurut Cecep, masyarakat miskin harus memiliki peluang transformasi untuk memperbaiki kehidupan. Salah satu instrumen kunci melepas lingkaran kemiskinan, salah satunya adalah dengan pendidikan.
“Kita perlu apresiasi Presiden yang terlihat sangat serius mengeksekusi program Sekolah Rakyat, hal ini tidak mudah,” kata Cecep, Selasa(26/8).
Namun, Cecep mengamati jika impian memutus kemiskinan absolut dengan pendidikan bisa gagal memberi dampak, jika lulusan Sekolah Rakyat tidak dipersiapkan untuk terserap dalam ruang lingkup bidang kerja yang jelas. Oleh karena itu, lintas kementerian harus mempersiapkan lapangan kerja yang seluas- luasnya bagi siswa Sekolah Rakyat.
“Kondisi saat ini banyak lulusan SMK/ SMA bahkan sarjana menganggur, mereka pengganguran terdidik, karena tidak ada lapangan kerjanya. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan harus juga menyiapkan lulusan ini nanti,” kata Cecep.
Menurut Cecep untuk memutus rantai kemiskinan absolut, bukan hanya mengirim anak dari kalangan miskin untuk sekolah di Sekolah Rakyat. Namun, orang tua peserta didik juga harus didampingi untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Sebab, kalau hanya anaknya yang di sekolahkan di Sekolah Rakyat, itu tidak akan berdampak signifikan nanti,” kata Cecep.
Selain itu, Cecep menilai para siswa Sekolah Rakyat juga nantinya harus inklusif, dan jangan ada penyeragaman kemampuan. Sebab, pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan berbeda.
“Sayang sekali jika nanti kurikulumnya mendesak siswa punya kemampuan yang seragam,” kata Cecep.
Menurut Cecep, agar siswa Sekolah Rakyat memberi dampak bermakna pada transformasi sosial dan kehidupan, kurikulum Sekolah Rakyat mesti mengarahkan kemampuan siswa sesuai minat dan bakat. Oleh karena itu, penting pemetaan kemampuan siswa dari sisi akademik sain dan matematika, sosial atau vokasi.
“Apakah kemampuannya pada bidang akademik sains atau vokasi, itu penting. Nantinya Sekolah Rakyat juga membantu mengarahkan ke pendidikan tingkat lanjut sesuai kemampuan yang dimiliki siswa,” kata Cecep.
Selain itu, menurut Cecep Sekolah Rakyat juga harus memastikan kurikulum menyesuaikan karakteristik ilmu pengetahuan lokal tempat Sekolah Rakyat berdiri. Sebagai contoh Sekolah Rakyat yang didirikan di lingkungan dengan potensi perikanan dan kelautan bisa disesuaikan kurikulum dengan bidang terkait perikanan dan kelautan.
“Supaya nantinya dia bisa mengelola lingkungannya, dan tidak tercerabut dari lingkungan hidupnya,” kata Cecep.
Namun, terlepas dari itu Cecep mengaku gebrakan Prabowo dalam sektor pendidikan cukup mengesankan. Sebab, belum setahun menjabat Presiden sudah memulai model- model pendidikan untuk kalangan miskin.
“Sebenarnya perlu waktu, perlu didukung ini, namun dengan sedikit tambahan, sekolah- sekolah yang dibuat pasti akan memberi dampak,” kata Cecep.
Saat ini 100 titik sekolah rakyat sudah beroperasi yang didukung oleh 2.400 guru dan 4.400 tenaga pengajar. Sementara pada bulan September nanti 65 titik lainnya akan menyusul. Presiden Prabowo menargetkan 200 Sekolah Rakyat pada tahun depan.