Jakarta, 27 Mei 2025 – Para pimpinan nasional yang sedang mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mendapat ajakan serius untuk berkolaborasi dalam menjaga ruang siber nasional. Ajakan ini datang langsung dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, yang menegaskan bahwa ruang siber kini telah menjadi jantung pertahanan baru bangsa di era digital. Perlindungan ruang siber dinilai krusial untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkomdigi dalam kuliah umum Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII. Acara ini berlangsung di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Lemhannas RI, Jakarta, pada Selasa (27/5/2025).
“Ruang siber adalah jantung pertahanan baru bangsa. Menjaganya berarti menjaga masa depan Indonesia,” ujar Menkomdigi, menekankan urgensi kolaborasi ini.
Ancaman Hoaks dan Serangan Siber Mengintai Kedaulatan Digital
Dalam paparannya, Meutya Hafid menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama di ruang digital adalah penyebaran hoaks. Hoaks ini hadir dalam tiga bentuk, yaitu misinformasi (informasi yang salah tanpa niat jahat), disinformasi (informasi palsu yang sengaja disebarkan), dan malinformasi (informasi benar yang digunakan untuk menyudutkan atau mencelakai pihak lain). Fenomena ini bukan sekadar gangguan informasi biasa.
“Hoaks bukan sekadar gangguan informasi, tapi bisa merusak ideologi, memperkeruh politik, dan menghancurkan kohesi sosial,” tutur Meutya.
Selain hoaks, Menkomdigi juga menyoroti ancaman serius dari serangan siber seperti ransomware dan kebocoran data. Ia memberikan contoh konkret peretasan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh kelompok LockBit 3.0. Insiden tersebut mengakibatkan gangguan layanan terhadap 15 juta nasabah dan tuntutan tebusan senilai US$20 juta, yang menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital kita.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan bahwa infrastruktur strategis negara, termasuk sektor militer dan lembaga pemerintahan, merupakan sasaran empuk serangan siber. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak.
Regulasi dan Literasi Digital: Fondasi Ketahanan Siber Nasional
Untuk menghadapi spektrum tantangan yang luas ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menerbitkan sejumlah regulasi strategis. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi UU ITE, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional.
Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa regulasi saja tidak akan cukup. Ia mengajak para peserta P3N dan P4N untuk mengambil peran aktif sebagai penggerak edukasi literasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Masyarakat perlu dipahamkan bahwa internet bisa jadi manfaat, bisa juga mudarat. Di sinilah pentingnya penyuluhan yang konsisten,” kata Menkomdigi, menggarisbawahi pentingnya edukasi berkelanjutan.
Di akhir kuliah umumnya, Menkomdigi Meutya Hafid mengajak semua pihak untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia dengan semangat kolaboratif yang kuat. “Mari kita jaga Indonesia, tidak hanya dari darat, laut, dan udara, tetapi juga dari ruang maya,” ajaknya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan Menkomdigi. Ia menegaskan bahwa penguatan ruang siber merupakan elemen vital dalam menjaga ketahanan nasional secara menyeluruh. “Ketahanan nasional tak akan kuat bila ruang sibernya rapuh,” tandas Ace Hasan Syadzily, menegaskan sinergi antara ketahanan siber dan ketahanan nasional.
