Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia menunjukkan langkah progresif dalam upaya strategisnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di tanah air. Baru-baru ini, Kemenpora sukses menggelar rapat koordinasi (rakor) penting yang melibatkan perwakilan dari 58 kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Pertemuan skala besar ini memiliki dua agenda utama yang krusial: pertama, memulai proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang akan menjadi perubahan atas Perpres Nomor 43 Tahun 2022 mengenai Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan; dan kedua, menuntaskan finalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) kepemudaan.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, Taufik Hidayat, ini menjadi forum vital untuk menyelaraskan visi dan misi berbagai instansi pemerintah dalam menangani isu-isu kepemudaan yang semakin kompleks. Tujuan utama dari penyusunan Perpres baru ini adalah untuk menyatukan pemahaman di antara seluruh K/L, memperkuat sinergi program yang ada, serta merumuskan arah kebijakan pelayanan kepemudaan secara nasional yang lebih terarah dan efektif.
Pentingnya Sinergi Lintas Sektor untuk Kepemudaan
Wamenpora Taufik Hidayat dalam kesempatan tersebut menekankan urgensi kolaborasi yang erat antar berbagai sektor. Menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini sangatlah beragam dan saling terkait, melampaui batas-batas kewenangan satu kementerian atau lembaga saja.
“Pemuda adalah penggerak pembangunan bangsa. Persoalan mereka lintas sektor—tidak bisa diselesaikan satu institusi saja,” ujar Wamenpora Taufik, menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu kepemudaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga partisipasi sosial dan politik.
Lebih lanjut, Wamenpora menekankan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melibatkan elemen masyarakat dan sektor swasta, harus dilakukan secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendekatan semacam ini dianggap vital dan sejalan dengan upaya besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana peran pemuda sebagai bonus demografi yang berkualitas akan sangat menentukan. Wamenpora juga mengingatkan seluruh peserta rakor mengenai pentingnya komitmen yang kuat dan penetapan jadwal yang jelas dalam proses penyusunan Perpres baru dan penuntasan RAN, agar inisiatif strategis ini tidak berhenti pada tataran diskusi semata, melainkan dapat segera diimplementasikan di lapangan.
Pemuda sebagai Subjek Pembangunan dalam RAN
Menyambut pandangan Wamenpora, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora, Yohan, menambahkan perspektif penting terkait filosofi dasar pelayanan kepemudaan. Ia menggarisbawahi bahwa fokus utama dari segala program dan kebijakan haruslah berpusat pada pengembangan kapasitas pemuda itu sendiri.
“Pelayanan kepemudaan harus mempersiapkan pemuda sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek,” tegas Yohan.
Ia menjelaskan bahwa RAN yang tengah difinalisasi dalam rakor ini merupakan program bersama yang melibatkan kontribusi dari berbagai kementerian dan lembaga. RAN ini dirancang sebagai panduan terpadu untuk program-program pemberdayaan pemuda di seluruh Indonesia, memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan K/L terkait saling mendukung dan melengkapi demi mencapai tujuan pemberdayaan pemuda yang maksimal. Penuntasan RAN ini menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan semangat koordinasi strategis yang diatur dalam Perpres.
Dukungan dari Istana dan Visi Jangka Panjang
Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan pemuda juga mendapatkan dukungan kuat dari lembaga tinggi negara lainnya. Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, dalam kesempatan tersebut memberikan penegasan mengenai prioritas pemerintahan baru.
“Di bawah pemerintahan baru, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi kata kunci utama,” ujar Qodari.
Ia menekankan bahwa integrasi lintas sektor di bidang kepemudaan ini harus secara nyata diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) nasional. Peningkatan IPP dianggap sebagai indikator penting keberhasilan pembangunan SDM dan merupakan elemen krusial dalam mencapai visi besar Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, segala upaya yang dilakukan oleh Kemenpora dan K/L terkait dalam penyusunan Perpres dan RAN ini memiliki relevansi langsung dengan agenda prioritas nasional di bawah kepemimpinan saat ini.
Selain itu, perwakilan dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI turut memberikan masukan konstruktif terkait karakter Perpres baru yang ideal. Mereka menekankan perlunya Perpres tersebut memiliki pandangan jauh ke depan atau bersifat futuristik. Perpres ini tidak boleh hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga harus berorientasi pada Asta Cita – delapan program prioritas pemerintahan baru – dan relevan untuk rentang waktu 15 hingga 30 tahun ke depan. Pandangan jangka panjang ini penting untuk memastikan bahwa kerangka kebijakan kepemudaan yang dibangun saat ini akan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan zaman dan mempersiapkan generasi muda untuk tantangan di masa depan.
Menuju Implementasi yang Holistik dan Berkelanjutan
Rakor lintas K/L yang diinisiasi Kemenpora ini menandai langkah maju yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dan program yang berpihak pada pemuda. Keterlibatan 58 K/L dalam proses penyusunan Perpres baru dan penuntasan RAN Kepemudaan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan pemuda yang selama ini mungkin berjalan secara parsial di berbagai instansi.
Dengan adanya pondasi Perpres baru yang kuat dan RAN yang terintegrasi, diharapkan sinergi lintas sektor akan semakin solid, efisien, dan efektif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pemuda. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, fasilitasi kewirausahaan dan lapangan kerja, penguatan kesehatan mental dan fisik, hingga peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan demokrasi dan sosial. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang pemuda Indonesia, mewujudkan pelayanan kepemudaan yang lebih holistik, transformatif, dan berkelanjutan demi masa depan bangsa yang lebih baik, ditopang oleh generasi muda yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan berkarakter unggul. Langkah selanjutnya adalah memastikan komitmen yang telah disepakati dalam rakor ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi Perpres dan implementasi RAN yang memberikan dampak nyata bagi seluruh pemuda Indonesia.
