Jakarta, 17 April 2024 – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya atas kontribusi mereka dalam mengantarkan Indonesia menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Ini bukan hal yang mudah untuk bisa menerimanya. Ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, koordinasi kita, dan implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang. Juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi. Dalam sambutannya pada acara peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), di istana negara, Rabu (17/04).
Menjadi Tonggak Sejarah Indonesia
Pencapaian gemilang ini, merupakan raihan sejak Oktober 2023, menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia. Dalam memperkuat regulasi keuangan dan diakui secara positif oleh dunia internasional.
Presiden Jokowi berharap momentum ini dapat memanfaatkannya untuk terus memperkuat komitmen. Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) demi meningkatkan kredibilitas ekonomi serta persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.
Di tengah gempuran era digital, tantangan dalam menghadapi TPPU dan pendanaan terorisme semakin kompleks. Munculnya pola baru berbasis teknologi seperti crypto currency, aset virtual, dan NFT menjadi sasaran empuk bagi para pelaku TPPU. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kewaspadaan dan langkah proaktif dalam menghadapi ancaman ini.
“Kita tidak boleh kalah canggih. Tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat dan di depan mereka,” tegas Presiden Jokowi.
Ancaman dari tindak pendanaan terorisme juga tidak luput dari perhatian Presiden. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan langkah preventif untuk memerangi kegiatan terorisme yang mendapat pembiayaan melalui pendanaan ilegal.
“Ini juga terus menerus harus kita monitor, harus kita cegah. Saya berharap PPATK serta Kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya,” tambahnya.
Presiden Jokowi: Mengembalikan Milik Negara dan Hak Rakyat
Semangat untuk memerangi TPPU dan pendanaan terorisme terus berkobar. Presiden Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan inovasi antara PPATK, Kementerian, dan lembaga terkait lainnya demi keamanan dan kesejahteraan negara. Ia pun menekankan pentingnya memaksimalkan upaya penyelamatan dan pengembalian uang negara. Yang telah dirampas melalui TPPU.
“Kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, apa yang menjadi hak rakyat,” tandasnya.
Keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan bangsa dalam memerangi TPPU dan pendanaan terorisme. Sehingga, momentum ini dapat menjadi pendorong semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus bersinergi dan berinovasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan keuangan negara.
