Jakarta, – Kantor Staf Presiden (KSP) telah merespon dengan serius terhadap beredarnya video yang menunjukkan dugaan penyiksaan seorang warga sipil di Papua oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Dr. Rumadi Ahmad, menyerukan penyelidikan cepat dan tindakan tegas terhadap pelaku jika terbukti bersalah.
Prof. Dr. Rumadi Ahmad menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Tindakan dalam video tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara kita,” ujar Rumadi. Ia meminta agar kebenaran video tersebut segera menelusurinya dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum.
Pemerintah Indonesia, menurut Rumadi, sangat berkomitmen terhadap percepatan pembangunan di Papua. Hal ini terlihat dari regulasi dan alokasi anggaran yang signifikan, serta kunjungan rutin Presiden Joko Widodo untuk memantau langsung proses pembangunan.
Pentingnya Human Security
Rumadi menambahkan bahwa konsep pembangunan di Papua sangat menekankan pada aspek human security. “Pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan hukum adalah hal yang fundamental dan esensial,” tuturnya.
TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman di Papua. Rumadi menekankan bahwa tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu pembangunan yang telah terlaksana dengan baik. “Jika terbukti, tindakan tersebut harus segera mendapat penanganan dengan tegas untuk menjaga integritas dan keamanan di Papua,” pungkasnya.
Video yang menjadi perhatian ini telah memicu diskusi luas mengenai pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di wilayah Papua.
