Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menetapkan anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pemprov NTB baru menetapkan anggaran Pilkada yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 174 miliar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB H Ruslan Abdul Gani mengatakan, saat ini anggaran pengamanan Pilkada baru tahap pengajuan oleh Polda NTB dan Korem 162/Wira Bhakti.
Anggaran pengamanan yang diajukan itu masing-masing dari Polda NTB sebesar Rp 10,5 miliar, sementara dari Korem 162 Wira Bhakti Rp 2,5 miliar.
“Kecil usulannya, cukuplah dan maksimal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Ruslan, pada wartawan, Kamis (19/10/2023).
Namun dipastikan dengan anggaran tersebut, pengamanan proses Pilkada NTB bisa maksimal.
Bahkan jumlah tersebut sudah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, tinggal menunggu bagaimana proses selanjutnya dalam penetapan anggaran tersebut.
Sementara saat disinggung soal daerah rawan konflik, Ruslan menegaskan semua daerah di NTB masuk dalam zona hijau.
Kendati demikian, Ruslan tetap mewanti-wanti kemungkinan konflik yang terjadi terutama saat Pemilu dan Pilkada berlangsung, sehingga pihaknya tetap menjalin koordinasi dengan semua pihak.
“Kita tidak ada mitigasi, tapi kita tetap koordinasi dengan TNI Polri semuanya,” kata Ruslan.
Dalam waktu dekat Bakesbangpol NTB juga akan turun untuk melakukan sosialisasi Pemilu dan Pilkada Damai, guna mencegah konflik saat Pemilu berlangsung.
