MATARAM – Kejelasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada serentak 2024 tahun mendatang hingga saat ini masih belum ada. Kendati demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB mengaku pihanya masih terus bekerja menyelesaikan berbagai proses tahapan dalam rangka mendukung perhelatan pemilihan untuk gubernur NTB, Bupati dan Walikota itu.
“Terkait dengan realisasi (PNHD) Pemprov pada penyelenggaraan pembiyaan Pilkada 2024 kami sudah melakukan langkah koordinasi terbatas dengan penyelenggara Bawaslu dan KPU,” ungkap Kabakesbangpoldagri NTB, Lalu Abdul Wahid di Mataram kemarin.
Koordinasi awal itu telah berlangsung dan Pemprov melalui Bakesbangpoldagri mendapatkan gambaran mentah rincian kebutuhan Bawaslu dan KPU. Saat itu KPU mengusulkan Rp 337 Miliar dan Bawaslu mengusulkan Rp 260 Miliar.
“Ini baru RAB mentahnya yang kami dapatkan,” ucapnya.
Pemprov mengaku pihaknya tidak tinggal diam. Bakesbangpol kemudian melalukan Forum Grup Discusion (FGD) bersama Bappeda NTB membahas usulan kedua penyelanggara tersebut. FGD itu dilakukan sebagai tindaklanjut dari gambaran anggaran yang dibutuhkan.
“Tapi ingat jumlah itu belum disaring. Belum dilakukan sharing dengan kabupaten kota yang lain karena Pilkada ini gawe bersama,” terangnya.
Asumsi usulan KPU dan Bawaslu tersebut manakala semua tahapan dan proses Pilkada sepenuhnya menjadi tanggunggjawab Provinsi.
Wahid menegaskan Pemprov tidak saja akan memfasilitasi dengan pembiyaan melainkan juga pihaknya akan melakukan pendidikan politik bersama para partai politik, Ormas guna mewujudkan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik bagi para pemilih.
“Kami tidak hanya ingin memfasilitasi pembiayaan tetapi juga non materi, bagaimana membentuk iklim kondusifitas wilayah. Kondusifitas wilayah ini baru kita dapatkan ketika pemilih kita dewasa didalam berdemorkasi dan berpolitik. Disebut dewasa apabila ada kesiapan mentalnya. Mental ini baru siap ketika dia diberi sentuhan melalui pendidikan politik. Sehingga kita berhap Pemprov bersama partai politik bersama sama atau sendiri sendiri membantu kita melakukan pendidikan politik,” paparnya.
Oleh karenanya Bakesbangpol melihat komitmen Pemprov jelas bagaiaman dukungan untuk Pilkada itu wajib dikakukan. “Ini harus. Karan ini wajib,” ucapnya.
Mantan Karo Pem dan Otda Provinsi NTB itu menyampaikan dalam waktu dekat mereka akan melakukan FGD bersama Bawaslu dan KPU Kabupaten Kota, Bappeda dan juga Kesbangpol untuk menindaklanjuti gambaran sharing tersebut.
Pihaknya sudah melakukan monitoring meminta semua penyelenggaa di daerah untuk secepatnya menyiapkan kejelasan dana kebutuhan. Tujuannya lebih memudahkan melihat gambaran kemampuan dana yang disanggupi kabupaten kota.
“Kita juga mau diskusi dengan KPU Bawaslu Kabipaten kota. Hasil FGD itu nanti kita akan lanjutkan dengan pemda kabupaten kota,” paparnya.
Wahid tidak melihat agenda itu disebut molar. Semua tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan jadwal yang ada.
“Kita optimis semua akan selesai tepat waktu. Karena kami juga paham mana batas waktu yang diberikan,” ujarnya.
