Mataram – Pemilihan Umum (Pemilu) serentak setahun lagi digelar. Seluruh elemen terkait tengah bersiap menyambut pesta demokrasi itu. Termasuk diantaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbang Poldagri) NTB, Pemprov sudah melakukan rapat koordinasi bersama Pemda kabupaten/kota di NTB.
“Bahkan, kita juga sudah melakukan monitoring penyelenggaraan dan tahapan Pemilu 2024. Ini karena pemilu adalah program strategis nasional yang wajib disukseskan oleh Pemda di Indonesia,” ujar Kepala Bakesbang Poldagri NTB H. Lalu Abdul Wahid pada wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/3) kemarin.
Menurut dia, melalui rakor, tentunya diharapkan, seluruh pihak bersinergi guna mewujudkan pemilu berkualitas di wilayah Provinsi NTB.
Terlebih, Pemprov memastikan siap melakukan fasilitasi, baik materi dan non material yang dibutuhkan oleh lembaga pemilu.
“Jadi, bukan saja sarana dan prasarana yang sudah kita siapkan. Tapi ketika lembaga pemilu lokal butuh personil, dan tempat untuk berkantor, kami sudah langsung bergerak untuk menyiapkan hal itu,” kata Abdul Wahid.
Ia memastikan untuk fasilitas adhoc pemilu, pihaknya telah membentuk Desk Pemilu yang bertugas memfasilitasi segala kebutuhan hingga pemantauan terhadap tahapan yang sudah akan dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu.
Hanya saja, keberadaan Desk Pemilu NTB sejauh ini, belum diberikan oleh anggaran oleh TAPD Pemprov di APBD.
“Tapi kita tetap kerja dengan cara menyederhanakan format dan jangkauan. Alhamdulillah, semua tahapan pemilu, sudah kita lalui bersama KPU dan Bawaslu,” tegas Abdul Wahid.
Ia mengaku, bahwa secara formal Pemilu dan Pilkada serentak menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Namun demikian, Pemprov dan kabupaten/kota serta stakeholder lainnya juga bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan sesuai tupoksi.
“Makanya, penting ada sinergi dan menjaga harmonisasi supaya pesta demokrasi terlaksana dengan baik,” ucap Wahid.
Ia menambahkan, pemilu serentak 2024 merupakan arena partisipasi masyarakat dalam memilih kepala/wakil kepala negara, anggota legislatif dan memilih kepala daerah/wakil kepala daerah.
Oleh karena itu, selain penyelenggara, seluruh stakeholder terkait juga perlu melakukan persiapan yang lebih baik, matang dan komprehensif untuk menghadapi permasalahan yang timbul dalam Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.
“Untuk NTB, sejauh ini kami sudah sangat intensif melakukan koordinasi hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk bagaimana meminimalisir potensi konflik selama perhelatan Pemilu tahun depan,” tandas Lalu Abdul Wahid.
