oleh

Simak ArahanKapolres Lombok Timur Saat Melaksanakan Rapat Terkait Pilkada Serentak Di Kabupaten Lombok Timur

perisainews.com – Kapolres Lombok Timur AKBP Tungggul Sinatrio, S.I.K, M.H didampingi Waka Polres Lotim, Kompol  Agung Asmara, S.I.K, M.I.K, melaksanakan Virtual Zoom meeting bersama Panitia dan Calon Kepala Desa dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak tahap III tahun 2021. Sabtu (17/07/21).

Kegiatan tersebut dimulai pukul 09.55 wita berlangsung di Ruang Rupatama Polres Lombok Timur, Dalam kesempatan tersebut turut hadir; Bersama Pejabat Utama, Kapolsek Jajaran, ParaTuan Guru, Ketua I PDNW Drs H. Azharul Lail, M.Pdi, Wakil Lakpesdem NU Lotim Alwi, S.Pd, Ketua pemudah Muhamadiyah lotim Nursyan Maidi Selamet, S.Ps.I, Seluruh Panitia pilkades dan calon Kepala Desa dari 29 Desa.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Lotim menyampaikan; Tujuan dipilihnya Kepala Desa / umaroh sebagai pelayan masyarakat  guna kemaslahatan dan menjadikan kita semua di muliakan oleh Allah SWT

Bagi para Calon Kepala Desa, Agar menjadi calon Kades yang cerdas, taati peraturan yang telah ditentukan dan jangan melakukan pelanggaran – pelanggaran selama terlaksananya perhelatan Pilkades serentak.

Lebih lanjut Kapolres Lotim menyampaikan “ Ingat pada saat melaksanakan Kampanye maksimal 50 orang yang bisa berkumpul atau hadir dalam kesempatan tersebut dan peraturan itu harus dipatuhi oleh para calon kades dan tim suksesnya “ jika kita membahas kampanye saat ini sebenarnya sudah terlambat, karena saat ini masyarakat sudah cerdas dan pandai, sehingga kami sarankan sebaiknya kampanye menggunakan media sosial dan tidak menggunakan tatap muka karena dapat menimbulkan kerumanan,  Kami akan memberikan penghargaan kepada calon-calon yang memtuhi aturan, hal ini kami lakukan sebagai bentuk apresiasi karena telah melaksanakan pilkades dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditentukan.terangnya.

Sementara itu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur IPTU Muhammad Fazri, S.Tr. menyampaikan; dalam  pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di bentuk pengawas di tingkat kecamatan dan sub panitia, semua itu memiliki peran masing-masing, Jika ada permasalahan Pilkades maka bisa di sampaiakan kepada pengawas tingkat kecamatan, dan jika tidak ada titik temu maka akan di bahas di tingkat kabupaten,.jelasnya.

Lebih lanjut Fajri menerangkan; Keberatan terhadap hasil pemilihan paling lambat di samapaikan 3 hari setelah penetapan dan hanya berkenaan dengan hasil, kemudian jika ada sengketa maka maksimal 30 hari untuk penetapan, sehingga keputusan bupati sifatnya final dan mengikat.

Sebelum mengakhiri ulasannya terkait peraturan – peraturan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa IPtu Fajri membeberkan Beberapa bentuk pelanggaran dan sangsi yang dapat diberikan yakni teguran lisan, tegutan tertulis  I, teguran tertulis II hingga diskualifikasi sebagai Calon Kades, dalam kesempatan tersebut Fajri juga mengungkapkan beberapa Potensi tindak pidana yang mungkin terjadi pada pilkades diantaranya; Pemalsuan (surat suara), Pengancaman pasal 146 KUHP, Provokasi pasal 160 KUHP, Perjuadian pasal 303 KUHP, Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pasal 170 KUHP, Penganiayaan pasal 351 KUHP, Pengerusakan pasal 406 KUHP, Penghinaan pasal 310 KUHP, Money Politik pasal 149 KUHP, Pencemaran nama baik melalui media elektronik dan beberapa pelanggaran lain.pungkasnya.

Sementara itu Waka Polres Lotim menyampaiakn kepada para Calon kepala desa bahwa sebagai calon Kepala Desa harus siap menang dan siap kalah,untuk para Panitiapemilihan Kepala Desa serentak hendaklah  bersifat netral, lakukan sosialisasi aturan secara masif sehingga dapat di ketahui oleh calon kades maupun masyarakat, untuk para Bhabinkamtimas agar menekankan kepada pendukung dan calon agar memehami aturan pidana yang membayangi jika terjadi pelanggaran, hal ini perlu juga duisampaikan  guna meminimalisir pelanggaran – pelanggaran dan kecurangan yang dapat menciderai jalannya Pilkades dan sebagai salah satu upaya kita untuk meminimalisir gangguan Kamtibmas.

Selain itu Waka Polres Lotim juga memerintahkan kepada para Kanit reskrim Polsek jajaran agar Melaksanakan patroli Cyber dan menampung keluhan dari masyarak kemudian di laporkan ke polre.pungkasnya.

Senada dengan Kapolres Lotim, Kabag Ops Polres Lombok Timur Kompol Eko Mulyadi SH,menyampaikan; Kemarin telah di laksanakn penyampaian visi misi dan telah di laksananan dengan maksimal,  Tanggal 19, 21 dan 22 adalah masa kampanye agar pelaksanaanya tidak melakukan pelanggaran covid dan pada tanggal 25 sampai dengan 27 adalah masa tenang sehingga harapanya tidak ada kegiatan yang dilakuka  oleh calon kades maupun pendukungnya.

Lebih Lanjut Kabag Ops menerangkan bahwa Tangggal 28 adalah pemungutan suara dilanjutkan pada tanggal 29 yang merupakan Pleno penetapan kepala desa terpilih.

Guna mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan mak kami meminta kepada paniti desa agar mendeklarasikan para Calon Kades untuk siap kalah dan siap menang dan hal itu bisa di lakukan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

Melalui Virtual Zoom, Sekda Kabupaten Lombok Timur menyampaikan; kita hendaknya Bersyukur atas terselenggaranya kegiatan yang di inisiasi Kapolres Lotim ini, karena saat ini kita masih dalam situasi  pandemi dan keterbatasan anggaran, sehingga mengucapkan terima kepada Kapolres Lotim dan jajaran karena dengan terselenggaranya kegiatan ini hal – hal yang kita Khawatirkan terjadi khususnya gangguan Kamtibmas dapat kita Minimalisir, terangnya.

Lebih lanjut Sekda Lotim menyampaikan; Terkait penyampaian Kasat Reskrim bahwa kita sudah punya aturan main baik perda maupun secara hukum karena sudah di atur dalam KUHP, Standar teknis, sejak hari kemarin telah melakukan bintek kepada petugas pemilihan, Logistik pilkades yang sudah di drop oleh panitia Kabupaten berupa kotak suara 390, 1521 bantalan, 1528 bilik suara, ini adalah barang publik yang jika di rusakan maka ada ancaman yang akan diterapkan kepada pelakunya

Ada 4 tahapan penting dalam pelaksanaan pilkades antara lain persiapan, pencalonan, pemilihan dan penetapan

Agar calon Kepala Desa tidak merayakan secara berlebihan jika belum ditetapkan oleh panitia kalah dan menangnya, karena sejatinya masih ada masa keberatan pada calon – calon yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara.

Setelah pelaksanaan kampanye maka ada hari tenang dan harapannya panitia pemilihan bekerja untuk mendistribusikan logistik pilkades dengan baik sesuai aturan yang telah ditentukan

TGH. Ahmad Masyur Sulaiman antra selaku perwakilan Tuan Guru yang ada di Kabupaten Lombok Timur menyampaikan; In sha Allah pilkades nanti aman, karena masyarakat selalu merapat kepada pemerintah, dan pemerintah meresponya dengan turun kelapangan

Kita semua menyadari bahwa pemerintah terutama Kapolres yang sering turun bersama Para Tuan Guru, itu merupakan Fakta bukan hal yang dibuat – buat.

Sementara itu dalam kegiatan yang sama Perwakilan dari ketua I PDNW TGH. Mursidin menyatakan bahwa akan mendukung kebijakan Kapolres Lotim, karena yang dilakukan adalah untuk kemaslahatan bersama, lebih lanjut TGH Mursidin mengatakan, Wasiat dari Nabi Muhammdad SAW yaitu, suatu kebenaran yang  tidak di tata dengan baik maka bisa di hapus, Kepada panitia agar terapkan kejujuran karena itu akan membawa ke hal yang baik dan itu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akherat kelak, sebagai penutup dari TGH Mursidin, Para Calon Kepala Desa agar menghindari money politik karena amanah baginda rasul ialah siapa yang menyogok dan yang di sogok kedua duanya  berada dalam api neraka.

Selain Penyampaian dukungan dari Ketua I PDNW dukungan Kepada Polres Lombok Timur juga datang dari  Wakil Lakpesdem NU Lotim Alwi, S.Pd dan Ketua pemudah Muhamadiyah Lotim Nursyan Maidi Selamet, S.Ps.I, karena semua menginginkan kedamaian, ketentraman dengan jalannya Pilkades serentak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sebelum kegiatan berakhir Kapolres Lotim kembali menyampaikan ; Sebelum pelaksanaan pilkades akan Polres Lotim akan melakukan upaya  cipta kondisi dengan melakuan Razia miras dan sajam, serta meminta bantuan dan dukungan agar tidak ada trik cukong pada pelaksanaan pilkades.

Sesuai UU kepolisian bahwa Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat , Berdasarakan peraturan perundang ndangan dan konsep hukum,Kami  mengajak para tokoh Masyarat, organisasi, LSM agar menjadikan Lombok Timur ini  menjadi daerah yang aman dan terkendali.Pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed